Menteri Bahlil Pastikan Warga Rempang yang Punya Legalitas Lahan Mendapatkan Haknya

BATAM – Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia pada saat kunjungan kerja (Kunker) ke Batam, Provinsi Kepri, Minggu 13 Agustus 2023 memastikan bagi masyarakat pulau Rempang yang memiliki legalitas lahan seperti surat alas hak atau surat-surat lainnya akan diberikan haknya oleh pemerintah.

“Tadi, dalam rapat kita sampaikan bahwa hak-hak rakyat itu tetap harus dihargai. Apalagi hak rakyat yang mempunyai alas hak, seperti punya sertifikat. Tetapi, kalau ada saudara-saudara kita atau sekelompok orang yang masuk dengan cara-cara tidak mempunyai alas hak atau dengan cara-cara yang “semi-semi terang”. Kita biarkan saja aparat keamanan yang menyelesaikan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujarnya usai melakukan rapat koordinasi pemantapan rencana investasi hilirisasi pabrik kaca dan solar panel di Rempang di Marriot Hotel, Harbour Bay, Batam, Minggu sore.

Hal ini diungkapkannya setelah mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat sekitar atas kejelasan nasib atau masa depan kehidupan mereka pada saat ia berkunjung ke pulau Rempang.

“Tadi, saya sudah datang di Pulau Rempang dan disambut dengan hangat oleh rakyat dengan spanduk-spanduk, dan saya senang sekali dengan hal tersebut saya bisa tahu masalah sesungguhnya. Saya sudah mendengar dari apa yang mereka (Masyarakat Rempang) sampaikan, dan saya juga sudah mengajak mereka berbicara bahwa relokasi ini harus dilakukan dalam rangka mendorong investasi,” kata Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, relokasi ini bukannya relokasi yang asal-asalan saja. Karena pemerintah telah menyiapkan tempat dan lokasi lahan yang baik yang mana masyarakat akan mendapatkan lahan sekitar 200 Ha dengan tipe rumah 45 (akan dibangun) dan akses jalan ke Pantai agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan.

Selain itu, kata dia, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan pulau Rempang ini juga dianggap sangat penting dalam iklim investasi.

Hal ini dikarenakan investasi tersebut menciptakan lapangan pekerjaan diperkirakan menyerap tenaga kerja sebanyak 30 ribu orang, dan apabila kawasan industri tersebut berdiri di pulau Rempang masyarakat sekitar bisa menjadi supplier bahan pokok seperti sayur-sayuran dan hasil tangkapan laut yang mana dari masyarakat itu sendiri.

“Lapangan pekerjaan diprioritaskan kepada masyarakat yang ada di Kepri khususnya di pulau Rempang. Anak-anaknya sekarang berdasarkan perintah dari pak Gubernur dan Walikota akan diberikan kursus-kursus dan akan di sekolahkan khusus dibidang industri kaca. Ini merupakan bagian daripada fokus pemerintah memberikan harapan bagi generasi penerusnya,” jelasnya.

Kata Bahlil, usai bertemu dengan perwakilan masyarakat dan diberikan pemaparan langsung oleh dirinya terhadap rancangan pengembangan pulau Rempang tersebut, respon masyarakat ada yang plus-minus menyikapinya.

“Ada yang ingin bahwa kuburannya tidak ingin dipindahkan, ada juga yang minta terhadap 16 kampung tersebut jangan dipindahkan. Tapi, kita ini berbicara dalam skala prioritas ada yang boleh kita ikutin dan ada juga yang mereka hargai,” bebernya.