Mewaspadai Aksi Anarkis Jelang Pelantikan Presiden

Aksi demonstrasi diiringi tindakan anarkisme terjadi beberapa pekan silam. Hal itu berpotensi terulang menjelang pelantikan Presiden juga Wakil Presiden. Akibatnya, banyak pihak yang mengimbau agar waspada terhadap aksi-aksi semacam ini.

Tak dipungkiri, santernya kabar demonstrasi berujung ricuh menjelang prosesi Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden membuat banyak pihak “panas”. Terlebih jika aksi ini disusupi oleh oknum yang tak bertanggung jawab, maka hal ini patut untuk diwaspadai. Seperti dilaporkan, aksi berujung anarkisme ini tak hanya merusak fasilitas umum, namun juga menimbulkan korban jiwa. Bukankah, hal ini sangat disayangkan?

Beragam imbauan mulai dari mahasiswa sendiri yang seringkali menjadi “kambing hitam” dari oknum penumpang gelap hingga aparat keamanan. Termasuk Presiden Jokowi-pun turut angkat bicara. Ia menyatakan dalam menanggapi RKUHP serta Revisi UU KPK serta UU kontroversial lainnya tidak perlu melakukan tindakan anarkis. Hal tersebut diungkap oleh orang nomor satu di Indonesia usai melakukan pertemuan para tokoh nasional.

Ia tak lupa memberikan apresiasi terhadap aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa. Hal tersebut sebagai wujud demokrasi yang ada di negara kita. Yang terpenting ialah menghindari aksi anarkis, perusakan fasilitas umum yang merugikan banyak pihak. Hal ini ditengarai adalah pertama kali buka suara terhadap gelombang aksi unjuk rasa yang banyak diwarnai tindakan menyimpang terkait tuntutan pembatalan Revisi UU KPK, penolakan pengesahan RKUHP juga RUU yang dinilai kontroversial lainnya. Bahkan, kabar terkait demo ini kian intens menjelang Pelantikan.

Hal tersebut turut diaminkan oleh Menko Polhukam, Wiranto. Ia menyatakan jika dirinya menerima informasi berkenaan dengan adanya indikasi gelombang baru yang berujung rusuh menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Ia juga menuturkan, gerakan semacam ini harus diwaspadai karena kemungkinan akan mengerahkan Islam radikal garis keras. Termasuk melibatkan suporter bola, buruh, hingga tukang ojek dan tenaga medis tak lepas dari pengaruh penyesatan ini.

Wiranto juga berharap agar masyarakat tidak terprovokasi, atau ikut-ikutan demo saat ada ajakan. Wiranto menyebutkan jika gerakan yang diprediksi lebih besar ini dinilai akan menimbulkan kerusuhan hingga berujung pada ketidakpercayaan kepada pemerintahan yang sah. Namun, pihaknya menyatakan kesiapannya terkait pengamanan terhadap proses Pelantikan pada 20 Oktober Mendatang.

Dilain pihak, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD juga mengakui aksi unjuk rasa dari mahasiswa tidak menutupi adanya penumpang gelap guna memprovokasi tindakan ricuh. Namun, ia menegaskan jika penumpang gelap tersebut tidak akan mampu menghilangkan arus utama penyampaian aspirasi mahasiswa di seluruh Indonesia.

Pendapat serupa datang dari M Nasir selaku Menristekdikti. Pihaknya menyatakan bahwa Presiden Jokowi meminta kepadanya untuk meredam mahasiswa agar tidak perlu turun ke jalan. Sehingga para mahasiswa ini dirorong untuk menyampaikan aspirasinya melalui sebuah rembukan. Namun, ia juga mengutarakan jika hal ini kembali lagi kepada pihak universitas masing-masing.

Nasir kembali mengatakan bahwa Jokowi juga meminta kampus-kampus agar tidak menerjunkan mahasiswanya guna mengikuti aksi unjuk rasa. Menurutnya, Jokowi tak ingin gerakan mahasiswa justru malah akan mengacaukan kondisi keamanan. Maka dari itu, Nasir memerintahkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti untuk meneruskan hal tersebut kepada seluruh rektor di Universitas seluruh Indonesia.

Mantan Rektor Undip tersebut juga mengutarakan pendapatnya terkait massa unjuk rasa yang turun ke jalan dan tak bisa di kontrol. Ia menyebutkan jika mereka (pelaku unjuk rasa) orang yang pendidikannya bagus tak akan mau jika aksi semacam ini dikotori tindakan yang menyimpang termasuk anarkisme.

Adanya info terkait akan adanya aksi demo juga dibenarkan oleh Argo Yuwono, selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Yang mana ia menerima banyak laporan terkait rencana unjuk rasa ini. Meski massa diprediksi tak sebanyak sebelumnya, ia tetap mengimbau agar personelnya tetap waspada saat melaksanakan proses pengamanan. Ia menyebutkan jika aksi demo tersebut diduga juga berasal dari pelbagai latar belakang, salah satunya ialah serikat kelompok tertentu.

Meski hal ini baru sebuah laporan, namun tetap harus diwaspadai. Mengingat pelantikan Presiden juga wakil presiden ini sangatlah krusial. Kemungkinan terburuk ialah upaya penggagalan proses inaugurasi tersebut yang bisa berdampak negatif dan menimbulkan masalah baru. Juga adanya indikasi kekosongan kekuasaan. Maka dari itu seluruh elemen masyarakat diimbau agar tidak terprovokasi dengan gerakan semacam ini. Sehingga akan mampu menciptakan situasi aman, nyaman dan juga kondusif.

 

 

Penulis : Alfisyah Kumalasari (Pengamat Sosial Politik)