Categories: POLITIK

PAD Batam 2016 Tak Capai Target, Begini Pandangan Fraksi PKS

BATAM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Batam menyoroti Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Batam tahun 2016 lalu yang tidak mencapai target.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Rohaizat saat menyampaikan pandangan terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin(10/7).

Ia mengatakan ada beberapa catatan yang diberikan terkait tidak tercapainya target PAD tersebut, yakni dari target awal sebesar Rp 909.226.681.460,69 dan hanya terealisasi sebesar Rp 881.268.969.156,50.

Dijelaskan bahwa dari total tersebut, ada beberapa sumber pendapatan yang tidak mencapai target yakni pajak hotel 97,75 persen, pajak hiburan 96,85 persen, retribusi jasa umum 95,86 persen, retribusi jasa usaha 93,61 persen, retribusi pelayanan pertanahan 93,26 persen, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum terealisasi sebesar 93,67 persen, retribusi terminal terealisasi sebesar 81 persen.

“Kami mohon penjelasan atas tidak tercapainya target dari masing-masing pos tersebut,” ujar Rohaizat.

Selain pendapatan dari luar pajak dan retribusi, Fraksi PKS juga menyoroti tidak tercapainya target pendapatan dari pendapatan lain yang sah dan ada dua komponen yang tereailisasi di bawah 95 persen yakni, pendapatan jasa pelayanan kesehatan BLUD hanya terealisasi sebesar 94,47 persen, kemudian pendapatan sewa rusunawa terealisasi sebesar 90,18 persen.

“Selanjutnya belanja modal peralatan dan mesin belanja bangunan dan gedung serta belanja lainnya sebesar Rp 568.581.986.569,45 yang hanya terealisasi sebesar Rp 524.463.723.680 atau sebesar 92,24 persen mohon penjelasan penyebab tidak tercapainya target ini,” jelasnya.

Rohaizat juga mengatakan bahwa belanja hibah yang awalnya ditargerkan sebesar Rp 40.628.707.836 hanya terealisasi sebesar Rp 20.050.021.850 atau hanya sebesar 49,35 persen.

“Belanja bansos Rp 4.572.340.000 ternyata hanya terealisasi sebesar Rp 3.750.614 atau sebesar 88,10 persen, maka kami mohon penjelasan dari Pemko Batam atas tidak sampainya dana ke kelompok masyarakat, apakah ada masalah teknis atau masalah substansi,” pungkasnya.

 

 

Penulis : Roni Rumahorbo

Editor   : Rudiarjo Pangaribuan

Redaksi - SWARAKEPRI

Recent Posts

Mengapa Pen-Test Tahunan Sudah Tidak Lagi Cukup di Tengah Lanskap Ancaman Siber yang Terus Berubah, ITSEC Asia (IDX:CYBR) Perkenalkan Bronyx.AI

Transformasi digital membuat bisnis bergerak semakin cepat. Sayangnya, pendekatan keamanan yang digunakan banyak organisasi masih…

2 jam ago

Di Tengah Gejolak Harga Sawit, Holding Perkebunan Nusantara Konsisten Serap TBS Petani

Polemik penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani kembali menjadi perhatian…

2 jam ago

PKK BRI Region 6 Gelar Kebaktian Bulanan Bertema Kuasa Tuhan Bekerja

Persekutuan Karyawan Kristiani (PKK) BRI Region 6 menggelar Kebaktian Bulanan yang berlangsung khidmat di JackOne…

5 jam ago

Legalitas Playgroup Djuwita Perkasa Terungkap di RDP DPRD Batam

BATAM - Polemik soal legalitas Kelompok Bermain atau Playgroup Djuwita Perkasa akhirnya terungkap di Rapat…

21 jam ago

Air Lebih Jernih, Pengeluaran Lebih Hemat: Cerita Warga Condet Bersama PAM JAYA

Dibalik proses pembangunan tersebut, kini manfaatnya mulai dirasakan langsung oleh warga. Air minum perpipaan PAM…

1 hari ago

Hadir di Pameran Otomotif Sumatera Barat, BRI Finance Tawarkan Promo Bunga KKB 0%

Persaingan industri otomotif nasional semakin dinamis seiring masuknya berbagai merek baru dan meningkatnya kebutuhan masyarakat…

1 hari ago

This website uses cookies.