Pakaian Bekas Impor Ilegal Kuasai 31 Persen Pasar Dalam Negeri, Pemerintah Perketat Pengawasan

Askolani menegaskan pihaknya secara konsisten berupaya mencegah masuknya pakaian bekas impor ilegal itu lewat berbagai upaya pencegahan di laut, di perbatasan, dan di pelabuhan; tentunya bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait.

Dalam empat tahun terakhir, Bea Cukai berhasil menyita pakaian bekas impor yang masuk secara ilegal bernilai puluhan miliar rupiah.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Menkop-UKM, Kabareskrim Polri, Bea Cukai, dan Kejagung, melakukan penindakan terhadap temuan praktik ilegal penyelundupan pakaian bekas di Cikarang, Bekasi (28/3). (Courtesy: Twitter @ZUL_Hasan)

INDEF: Pakaian Bekas Impor Berdampak pada Industri Pakaian di Dalam Negeri

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto masuknya pakaian bekas impor berpengaruh besar bagi industri pakaian di dalam negeri. Sebab Indonesia negara berkembang dengan jumlah penduduk muda dan kelas menengah ke bawah yang besar.

“Tipikal produk yang mereka bisa beli salah satunya adalah yang murah. Salah satunya kemudian (barang) dari impor yang sifatnya bekas sehingga kalau dampaknya ke UMKM (usaha mikro, kecil, dan menegah) dalam negeri tentu saja besar, yakni menggerus pasar potensialnya UMKM,” tutur Eko.

Oleh karena itu dia setuju jika pemerintah melarang impor pakaian bekas. Selain merugikan UMKM dan industri-industri garmen kelas kecil, pakaian bekas juga bisa memiliki masalah kesehatan. Kalau impor pakaian bekas tersebut tida bisa dihentikan, maka potensi UMKM dalam negeri tidak optimal.

Eko tidak mengetahui berapa angka kerugian yang dialami UMKM sektor garmen akibat membanjirnya pakaian bekas impor ilegal. Namun dia menyebut impor pakaian bekas yang resmi saja sudah banyak, belum lagi yang selundupan masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil.

Ironisnya kualitas produk tekstil dalam negeri sangat bagus dan tidak kalah dengan produk dari luar negeri, dan bahkan dilirik oleh banyak negara. Tetapi masyarakat Indonesia sendiri lebih suka membeli pakaian bekas impor yang bermerk, ketimbang produk dalam negeri yang kualitasnya bagus.

Eko menyerukan pemerintah untuk menghentikan impor pakaian bekas dan justru mendorong meluasnya produk-produk UMKM dalam negeri dengan harga yang terjangkau. Ini penting karena seringkali pemilik atau pengusaha UMKM tidak melakukan riset pasar dan memasang harga jauh di atas rata-rata yang menyurutkan minat pembeli./VOA

Page: 1 2

Redaksi - SWARAKEPRI

Recent Posts

Antisipasi Libur Isra Miraj 15–18 Januari, KAI Daop 1 Jakarta Sediakan 158 Ribu Tempat Duduk

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pada libur…

1 hari ago

Optimasi Hilirisasi Bauksit Nasional, Ciptakan Nilai Tambah Hingga US$3,8 triliun

JAKARTA – Langkah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam mineral bauksit, menjadi…

1 hari ago

Topremit Kembali Raih Award “Penyedia Jasa Transfer Terbaik 2025” dari BI

Topremit kembali menyabet penghargaan bergengsi dari Bank Indonesia sebagai ‘Penyedia Jasa Transfer Terbaik 2025’. Melalui acara…

2 hari ago

Ruas Batang–Semarang Dorong Pengembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah

Semarang (14/01) – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menegaskan bahwa Jalan Tol Batang–Semarang merupakan salah…

3 hari ago

Kementerian PU Tambah 57 Titik Sumur Bor Pasokan Air Bersih Aceh

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus bergerak mendukung pemulihan layanan dasar pascabencana di Provinsi Aceh. Fokus…

3 hari ago

Usai Rilis Inflasi AS, Emas Diprediksi Masih Menguat

Usai rilis data inflasi Amerika Serikat, pergerakan harga emas dunia diperkirakan masih berpotensi melanjutkan penguatan…

3 hari ago

This website uses cookies.