Pakar Hukum UGM Sebut Unsur Pidana Kasus Bowie Yoenathan Terpenuhi

Ia menegaskan bahwa BP Batam memiliki legal standing untuk membuat laporan ke pihak Kepolisian meskipun kewajiban dalam SK tersebut belum dilaksanakan.

“Ketika wilayah tersebut ditempati secara melawan hukum maka orang yang dianggap dilanggar bisa saja(buat laporan), pasal 167 bukan delik aduan, tapi delik biasa. Siapapun pihak bisa membuat laporan. Dilakukan atau tidak dilakukan poin itu tidak menghapus sifat melawan hukum didalam pasal 167,”terangnya.

Pada persidangan yang digelar hari ini, Kamis 9 April 2026, Tiga orang saksi ahli dari JPU memberikan keterangan melalui online.

Tiga saksi ahli tersebut diantaranya, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada, Muhammad Fatahillah Akbar. Pakar Hukum Agraria dari UGM, Ananda Prima Yunista, dan Pakar Hukum Pertanahan dari Kementerian ATR/BPN, Firdaus.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Monalisa Anita Theresia Siagian didampingi Ferri Irawan dan Verdian Martin selaku Hakim Anggota dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Alinaek Hsb serta Penasehat Hukum terdakwa yakni Bangun Pasaribu dan Indra Raharja.

Dalam perkara ini, JPU menjerat terdakwa dengan Pasal 167 ayat (1) KUHP atau Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang./RD