SINGAPURA – Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura menggunakan sistem smart embassy sebagai salah satu sarana untuk memantau keberadaan pekerja migran di negara itu.
Duta Besar Indonesia untuk Singapura I Ngurah Swajaya mengatakan sistem tersebut dapat diakses melalui http://indonesianlabour.sg. Dalam laman itu, informasi mengenai pekerja migran, mulai dari identitas pribadi sampai alamat kerja di Singapura hingga nama majikannya terdata dengan baik.
“Pekerja migran yang masuk dibekali dengan Kartu Pekerja Indonesia Singapura. Di kartu itu ada sejumlah informasi data diri pekerja juga barcode untuk membantu mengakses informasi mengenai data pekerja,” ujarnya, Sabtu (9/12/2017).
Data ini juga dapat diakses sewaktu -waktu, baik oleh pemerintah daerah maupun keluarga pekerja migran, sehingga dapat terlacak dengan cepat.
Ngurah Swajaya menambahkan moto yang diusung KBRI di Singapura adalah beyond protection. Karena itu, KBRI tidak hanya akan memerkuat perlindungan kepada pekerja migran tetapi juga bersinergi dengan lembaga lain, misalnya dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan data dari web tersebut, terdapat tiga sektor pekerja teratas di Singapura yang banyak disasar pekerja migran, yakni asisten rumah tangga, anak buah kapal, dan pegawai formal. Adapun, jumlahnya 98.256 asisten rumah tangga, 29.515 anak buah kapal, dan 19.547 pegawai formal.
Editor : Roni Rumahorbo
Sumber : Bisnis.com
Dalam upaya meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data, BRI Region 6 menyelenggarakan…
Momen libur akhir pekan yang dilanjutkan dengan libur nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dimanfaatkan…
BATAM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp1…
Merayakan 60 tahun perjalanan sang pahlawan legendaris, Ultraman hadir di Mall of Indonesia dari 12…
PT BRI Multifinance Indonesia (“BRI Finance”) terus memperkuat efisiensi operasional di tengah tantangan industri pembiayaan…
Solusi digital end-to-end yang membantu pemerintah daerah dan institusi pendidikan mengelola proses penerimaan secara lebih…
This website uses cookies.