Parkir Liar Marak di Batam, Ini Tanggapan Anggota KIP Kepri

BATAM – Anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kepulauan Riau Ferry Muliadi Manalu mengatakan Pemerintah Kota Batam harus menertibkan parkir liar agar bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Harus di kelola secara profesional, daerah parkir Pemko Batam harus di sampaikan ke publik dengan jelas, termasuk di dalamnya dua jenis parkir yakni khusus dan umum,” ujarnya kepada Swarakepri.com di Batam Center, Jumat (19/8/2016) siang.

 

Menurutnya, Pemko Batam dan instansi terkait harus melakukan pemetaan terhadap wilayah parkir secar jelas, misalnya daerah mall, pinggir jalan dan tempat hiburam, sehingga alokasi dananya bisa mendongkrak PAD.

 

“Pemerintah melalui Dinas Perhubungan harus menyampaikan ke publik, berapa dana parkir yang sudah di kutip, dan berapa yang sudah masuk ke PAD,” jelasnya.

 

Ferry menegaskan bahwa ketegasan Pemerintah sangat dibutuhkan untuk melakukan penertiban parkir liar, karena pengelola parkir liar tidak ada pertanggungjawaban terhadap konsumen.

 

“Misalnya kecelakaan, kehilangan helm atau kendaraannya, terlebih lagi tidak ada pemasukan PAD dari situ,” jelasnya.

 

Menurutnya pertumbuhan kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang jumlahnya mencapai ribuan per bulan seharusnya bisa di iringi dengan kenaikan PAD dari retribusi parkirnya.

 

“Kalau saya melihat data PAD beberapa waktu lalu, itu belum menunjukkan progresnya, ini kenapa?,” ujarnya heran.

 

Meski demikian, dia mengapresiasi kebijakan Pemko Batam untuk membangun kota Batam, khususnya dalam upaya meningkatkan retribusi parkir guna mendongkrak PAD.

 

“Dengan adanya keterbukaan data-data retribusi parkir yang sudah di kutip oleh Dishub, masyarakat akan lebih tahu kemana arah uang parkir mereka selama ini,” ucapnya.

 

Dia berharap Pemko Batam dan instansi terkait bisa memberikan solusi terkait maraknya parkir liar yang ada.

 

“Jangan sampai karena tidak adanya Perda menjadi alasannya,” pungkasnya.

 

 

(RED/DRO/CR 06)