KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengatakan reformasi birokrasi menjadi kunci bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa atau good governance. Kebutuhan akan reformasi birokrasi menjadi hal utama untuk mendukung pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Ansar saat hadir secara virtual dalam kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemprov Kepri oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Kemenpan-RB dari Pekanbaru, Kamis, (25/08).
Sementara Sekdaprov Adi Prihantara bersama Kepala OPD Pemprov Kepri mengikut dari Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri.
“Tentunya pelayanan birokrasi itu harus memenuhi prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas, sederhana, lincah, dan cepat melalui struktur tata organisasi yang bisa melaksanakan semua fungsinya dengan baik,” kata Gubernur Ansar.
Dengan demikian, menurut Gubernur Ansar dalam menjamin tata penyelanggaraan pemerintahan yang baik dan profesional dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memang memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang tinggi.
“Oleh karena itu, ASN Ber-AKHLAK itu harus menjadi fokus perhatian kita semua kedepan. Bahwa untuk mencapai pelayanan birokrasi yang baik dan efisien harus ditangani ASN yang punya kompetensi yang cukup,” imbuh Gubernur Ansar.
Page: 1 2
Persiapan menuju kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia mulai memasuki tahap yang lebih…
Hilirisasi mineral semakin menunjukkan perannya sebagai mesin pertumbuhan investasi nasional. Sepanjang triwulan I 2026, investasi…
Transformasi digital membuat bisnis bergerak semakin cepat. Sayangnya, pendekatan keamanan yang digunakan banyak organisasi masih…
Polemik penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani kembali menjadi perhatian…
Persekutuan Karyawan Kristiani (PKK) BRI Region 6 menggelar Kebaktian Bulanan yang berlangsung khidmat di JackOne…
BATAM - Polemik soal legalitas Kelompok Bermain atau Playgroup Djuwita Perkasa akhirnya terungkap di Rapat…
This website uses cookies.