Perketat Penegakan Hukum di Laut, Bea Cukai Bekerjasama dengan Ditjen Hubla

BATAM-Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menandatangani nota kesepahaman dalam rangka pengawasan lalu lintas barang, sarana pengangkut laut, dan pertukaran data terkait surat persetujuan berlayar serta surat tanda kebangsaan kapal Indonesia. Sinergi ini dilakukan untuk meningkatkan maritime awareness mengintegrasikan pola serta sistem pengawasan yang dilakukan Kementerian atau Lembaga yang memiliki kewenangan hukum di laut.

Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi menyatakan tantangan tugas yang dihadapi para penegak hukum di laut membuat sinergi membuat sinergi menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi.

“Dalam melakukan pengawasan di laut, aparat penegak hukum dihadapkan dengan modus-modus yang terus berkembang. Sinergi Bea Cukai dengan Ditjen Hubla merupakan salah satu upaya nyata untuk meningkatkan efektivitas pengawasan,” kata Heru pada Selasa (15/1/2019).

Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh fakta di mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga satu-satunya negara yang memiliki garis pantai terpanjang di seluruh dunia.

Ia menambahkan, lingkup nota kesepahaman ini mencakup pertukaran data informasi, sosialisasi terkait peraturan, kebijakan dan kewenangan masing-masing instansi dan kerja sama lainnya di bidang pengawasan laut.

“Elemen data yang dipertukarkan meliputi data elektronik dan data non elektronik terkait pengawasan lalu lintas barang dan sarana pengangkutan laut,” ujarnya.

Selain kerja sama dengan Ditjen Hubla, Kementerian Keuangan dan Bea Cukai juga telah menjalin sinergi berupa MoU dengan beberapa Kementerian/Lembaga dan aparat penegak hukum di bidang pengawasan, di antaranya MoU pemanfaatan jaringan Interpol I24/7 guna pengawasan lalu lintas barang dalam rangka penanggulangan kejahatan transasional dan MoU kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan TNI.

 

 

Editor : Siska