Polemik Ijazah Jokowi: Kedengkian yang Harus Disudahi

Sebaiknya Tutup Polemik

Peneliti di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati meminta publik berpikir cerdas.

“Saya pikir, publik perlu cerdas dan rasional dalam menghadapi polemik. Seharusnya kalau soal ijazah, apalagi itu disangkutpautkan dengan nama perguruan tinggi ternama, publik seharusnya sudah paham nama besar dan kredibilitas perguruan tinggi yang bersangkutan,” ujar Wasisto kepada VOA.

Wasisto setuju, kemungkinan kasus ini muncul terkait dengan tahun politik 2024. Dia menilai, isu seputar identitas Jokowi adalah isu klasik yang terus diputar kembali menjelang masuk tahun politik.

Pada sisi lain, gugatan hukum terhadap keabsahan data seseorang, apalagi pejabat publik, adalah ekspresi aspirasi yang wajar. Upaya itu merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas.

Dokumen Jokowi, sebenarnya sudah menjalani pengecekan berulang ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo dua kali, gubernur DKI Jakarta, dan dua kali mencalonkan diri sebagai presiden.

“Namun demikian, tergantung pula level demokrasi suatu negara. Kalau demokrasi negara maju, saya pikir hal itu sebenarnya sudah selesai di tingkat penyelenggara pemilu, karena ada logika meritokrasi dan level of trust yang dipegang,” tandasnya.

Dalam posisi demokrasi di negara berkembang, Wasisto melihat polemik semacam ini kadang menjadi alat politisasi.

“Terlebih lagi kalau grup pemilih di negara itu, tidak punya pembilahan jelas, antara kanan maupun kiri,” tambahnya.

Mantan presiden Amerika Serikat (AS), Barrack Obama juga pernah mengalami polemik serupa. Sekelompok orang mempertanyakan apakahb benar Obama lahir di wilayah AS, karena itu menjadi syarat dalam pencalonan sebagai presiden.

Dalam kasus Obama, kata Wasisto, polemik itu menjadi ekspresi perang urat syaraf politik, di mana pihak Republikan yang beraliran konservatif lebih menghendaki presiden yang kelahiran continental.