Polemik Perekrutan Satpol PP, Ini Solusi DPRD Batam

BATAM – Komisi I DPRD Batam menyarankan kepada Badan Kepegawaian Daerah(BKD) dan Inspektorat Pemko agar memasukkan petugas Satpol PP yang direkrut pada gelombang ke-3 bulan Juli 2014 lalu ke petugas Linmas agar tidak menabrak UU ASN.

 

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I Nyanyang Haris Pratimura dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu(12/10/2016).

 

“Saya minta seluruh pihak terkait berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini, kalau tidak ada yang peduli, masalah ini tidak akan selesai. Ini tugas kita untuk menyelesaikan bukan melempar tanggung jawab,” tegas Nyanyang.

 

Menurutnya, BKD dan Inspektorat Pemko Batam dapat mengajukan petugas Satpol PP tersebut ke petugas Linmas.

 

“Komisi I menyarankan agar mereka dialihkan menjadi Linmas,” jelasnya.

 

Sementara itu anggota Komisi I Musofa menyoroti soal jumlah tenaga honorer Pemko Batam yang jumlahnya dianggap terlalu banyak. Dia meminta tenaga honorer yang ada di evaluasi kembali.

 

“Jumlah tersebut perlu dievaluasi karena banyak kinerjanya tidak maksimal, saya lihat banyak petugas honorer yang kerjanya hanya duduk-duduk saja dan main Facebook,” ujarnya

 

Dia menyarankan pekerja honorer memakai baju yang berbeda dengan PNS agar bisa terpantau, sehingga terlihat honorer dari SKPD mana yang tidak maksimal kerjanya.

 

“Saya minta 7000-an tenaga honorer ini di evaluasi, dan terhadap mereka yang malas jangan diperpanjang, dan digantikan dengan mereka (Satpol PP),” harapnya.

 

Menurutnya selama tiga bulan kedepan permasalahan ini harus dapat terselesaikan, melihat keadaan para Satpol PP tersebut sudah sangat memprihatinkan dan tidak pernah digaji.

 

“Dalam tiga bulan kami minta ini selasai, dan segeta dibahas dalam rapat SKPD dengan Wali Kota,” tegasnya.

 

 

JEFRY HUTAURUK