Terkait evaluasi jajaran pejabat BP Batam, Amsakar menyatakan belum memiliki rencana untuk melakukan pergantian dalam waktu dekat.
“Saat ini saya belum berpikir ke arah itu. Tata kelola pemerintahan setiap tahunnya sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga ada mekanisme yang harus diikuti,” kata Amsakar.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya perombakan struktur jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
“Di internal Pemko Batam, saya akan melihat siapa yang memiliki kapasitas, loyalitas, dan dapat bekerja sama. Untuk BP Batam, keputusan terkait rotasi, mutasi, dan promosi harus dikomunikasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” tambahnya.
Amsakar berharap, kebijakan ex-officio dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga tidak ada lagi perbedaan kebijakan yang kontraproduktif.
“Dengan posisi Wali Kota sebagai Kepala BP Batam ex-officio, kita bisa menyelaraskan kepentingan daerah dan pusat secara lebih harmonis, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi Batam,” tutupnya./PT
Page: 1 2
BATAM - Polemik soal legalitas Kelompok Bermain atau Playgroup Djuwita Perkasa akhirnya terungkap di Rapat…
Dibalik proses pembangunan tersebut, kini manfaatnya mulai dirasakan langsung oleh warga. Air minum perpipaan PAM…
Persaingan industri otomotif nasional semakin dinamis seiring masuknya berbagai merek baru dan meningkatnya kebutuhan masyarakat…
Padang, 12 Juni 2026 – Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat mobilitas…
Keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara petugas,…
Jakarta, 8 Juni 2026 – PT SUCOFINDO (PERSERO) resmi meluncurkan Environmental and Social Innovation Award…
This website uses cookies.