Presiden Prabowo Tunjuk Amsakar dan Li Claudia Pimpin BP Batam

BATAM – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Wali Kota Batam terpilih, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam terpilih, Li Claudia Chandra sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam ex-officio.

Penunjukan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 dan terakhir direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019.

Dengan regulasi baru ini, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam secara otomatis memenuhi syarat untuk menjabat sebagai pimpinan BP Batam dalam kapasitas ex-officio.

“Tidak ada kata tidak siap bagi kami. Ketika amanah diberikan, kami harus menjalankannya dengan baik dan sepenuh hati untuk menyukseskan kebijakan ini,” kata Amsakar Achmad, Senin (17/2/2025).

Meski telah ditunjuk, Amsakar menegaskan bahwa pelantikan serta penyusunan struktur kelembagaan BP Batam masih dalam tahap proses.

“Saat ini, baru salinan aturan yang terdistribusi. Pelantikan serta pembahasan struktur kelembagaan masih dalam tahap persiapan,” ungkapnya.

Sebagai Kepala BP Batam ex-officio yang ditunjuk, Amsakar menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu aspek utama yang menjadi fokusnya adalah integrasi rencana tata ruang BP Batam dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam, agar pemanfaatan lahan lebih optimal.

Ia juga mencatat tren positif investasi dalam tiga tahun terakhir sejak kebijakan ex-officio diterapkan. Meski demikian, menurutnya, masih terdapat peluang untuk lebih mengoptimalkan status Free Trade Zone (FTZ) agar menarik lebih banyak investor asing.

“Investasi yang masuk saat ini masih seimbang antara penanaman modal asing dan dalam negeri. Kita harus bisa memanfaatkan FTZ untuk meningkatkan daya saing Batam di tingkat internasional,” ujarnya.

Amsakar juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Batam meningkat dari 7,4 persen pada 2024 menjadi 8 persen atau lebih. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara BP Batam, kementerian terkait, dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar pembangunan ekonomi daerah berjalan sejalan dengan kebijakan nasional.