Eko juga menjelaskan bahwa setelah pencabutan izin tersebut, Menteri LHK menerbitkan SK 785 tanggal 20 Juli Tahun 2023 Tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk pengembangan wilayah Kawasan Rempang atas nama BP Batam seluas 7572 Hektar dan SK Nomor 643 Tanggal 03 Juni 2024 Tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Rempang atas nama BP Batam seluas 7.524,40 Hektar.
“Setelah pencabutan ada keluar SK pelepasan HPK dari KLHK yakni SK No 785 Tahun 2023 dan SK Nomor 643
tahun 2024 untuk pentetapan batas areal pelepasan HPK 2024,”ujarnya.
Ia juga menjelasan bahwa alasan pencabutan izin IUPJL PT Agrilindo Estate terkait dengan terbitnya PP 23 Tahun 2021 Tentang Kehutanan tanggal 2 Februari 2021.
“Proses pencabutan izin(IUPJL) terkait PP 23 tahun 2021, yakni untuk izin Kehutanan atau Kawasan hutan itu kewenangannya berada di pusat bukan lagi di daerah. IUPJL (PT AE) terbit tanggal 17 Februari 2021 sedangkan PP 23 Tahun 2021 itu terbit tanggal 2 februari 2021. Setelah PP 23 terbit, kewenangan (penerbitan izin kehutanan) sudah ditarik ke Pemerintah Pusat,”terangnya menjawab pertanyaan JPU./RD
Page: 1 2
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan RSUD KH. Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat,…
Di tengah kebutuhan masyarakat akan kendaraan pribadi yang tetap tinggi, mobil bekas semakin menjadi pilihan…
PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Mulai hari ini, Kamis…
Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menegaskan komitmennya…
BATAM - Pengadilan Negeri Batam Kembali menggelar siding kasus pembunuhan berencana terhadap Dwi Putri Aprilian…
BATAM - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Batam mengagendakan Rapat Dengar Pendapat(RDP) terkait…
This website uses cookies.
View Comments