Surati DPRD Toba, Warga Minta Sekdes Sitoluama Diganti

BATAM – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Sitoluama menyurati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Toba untuk mengajukan pergantian Sekretaris Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Jumat 28 Februari 2025. Surat pengajuan pergantian Sekretaris Desa Sitoluma ini ditandatangani oleh sebanyak 38 orang warga.

Dalam surat tersebut, warga menyampaikan tujuh poin yang menjadi dasar pertimbangan warga untuk mengajukan pergantian Sekdes yang merupakan Aparatur Sipil Negara(ASN) tersebut.

Pertama, Pengajuan kami mengacu keapda Kode Etik ASN yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bersisi pengaturan perilaku pegawai ASN.

Pelaksanaan tugas dan perintah atasan atau pejabat yang berwenang(Kepala Desa) sesuai ketentuan Etika Pemerintahan, bukan memperlakukan Kepala Desa secara kasar, arogan dan tidak hormat di hadapan khalayak ramai.

Seharusnya memiliki tanggungjawab dengan bersikap, berperilaku dan bertutur kata sesuai dengan etika, nilai, norma, adat istiadat, kebiasaan, watak, cara berpikir yang diatur dalam UU Kode Etik ASN.

Melayani dengan sikap hormat, sopan, empati dan tanpa diskriminatif.

Memiliki etika dan menjaga perdamaian dalam bekerja agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan saling menghormati antara rekan kerja serta menjalin Kerjasama secara koperatif.

Tidak menyalahgunakan informasi tugas, kekuasaan, jabatan dan tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat dan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa pandang bulu(tidak diskriminatif).

Kedua, Tupoksi dari Sekretaris Desa yang melampaui batas kewajaran.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan desa dan memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa. Bendahara Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dana desa. Sekretaris Desa berperan dalam pengelolaan keuangan desa(mengurus administrasi keuangan, sumber pendapatan dan pengeluaran.

Artinya sekretaris desa seharusnya tidak memegang uang phisik dana desa, melainkan kepala desa dan bendahara desa yang memegang tanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa.

Sikap, perilaku kasar dan tidak hormat kepada atasan(Kepala Desa) dan Perangkat Desa lainnya. Perilaku kasar, arogan dan tidak menyenangkan dari Sekrtaris Desa itulah yang menjadi asal muasal yang menyebabkan KAUR dikeluarkan dengan alasan ketidakhadiran. Sementara ketidakhadiran itu dipicu oleh perlakuan tidak sopan, kasar dan arogan setiap hari dari Sekretaris Desa yang membuat KAUR tersebut tidak nyaman dalam bekerja.

Ketiga, Komunitas Masyarakat Desa Adat Sitoluma tidak dapat menerima perkataan kasar dari Sekretaris Desa yang menghina Klan Marga Pangaribuan den juga Paniaran Pangaribuan(yang bekerja di dalam pemerintahan desa). Marga Pangaribuan tidak melakukan perlawanan bukan karena takut tapi karena masalah etis, adat istiadat dan sikap respect terhadap perempuan. Jadi untuk menghindari konflik Marga Pangaribuan mengambil sikap diam untuk menghindari bentrok atau adu kekuatan phisik.