Categories: BATAM

Surati Presiden Jokowi, Warga Jelaskan Sejarah Perkampungan di Pulau Rempang

BATAM – Masyarakat kampung-kampung di Pulai Rempang, Galang dan Galang Baru melalui Kerabat Masyarakat Adat Tempatan(KERAMAT) menyurati Presiden Jokowi terkait permohonan legalitas lahan masyarakat pada tanggal 2 Juni 2023 lalu.

Dalam surat permohonan nomor 03/VI/2023 tersebut, masyarakat berharap Presiden Jokowi bisa menyelesaikan soal legalitas perkampungan di Pulau Rempang, Galang dan Galang Baru.

Dalam surat tersebut, KERAMAT juga menjelaskan soal sejarah perkampungan masyarakat di Pulau Rempang, Galang dan Galang Baru. Berikut penjelasan warga dalam surat permohonan legalitas lahan kampung-kampung di Pulau Rempang, Galang dan Galang Baru kepada Presiden Jokowi tanggal 2 Juni 2023.

Pertama, Para leluhur nenek moyang kami telah membuka, menetap di kampung-kampung tersebut turun-temurun semenjak Kerajaan Melayu Islam Riau Lingga pada tahun 1834 yang kerajaannya diperintah oleh Sultan Abdurrahman Muazzamsyah. Kemudian pada era penjajahan Belanda dan Jepang, orang-orang tua kami turut berjuang merebut kemerdekaan dengan peralatan senjata yang sangat terbatas mereka juga gugur sebagai pahlawan.

Kedua, Pada awal kemerdekaan tahun 1945, kampung-kampung tersebut dibawahi Kewedanaan Tanjungpinang. Dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1979 kami dibawahi Kecamatan Bintan Selatan Kabupaten Kepulauan Riau Provinsi Riau.

Kemudian pada tahun 1980 Kecamatan Bintan Selatan dimekarkan menjadi kecamatan Galang bertempat di Sembulang Pulau Rempang dengan alasan pemerintah tidak menempatkan di Pulau Galang karena pada tahun 1980 di Pulau Galang digunakan sebagai penampung pengungsian Vietnam dan Kamboja dengan jumlah 18.000 orang.

Ketiga, Pada tahun 1986 Pulau Rempang ditetapkan sebagai hutan buru oleh Kementerian Kehutanan Sujarwo tanpa ada sosialisasi dan pengecekan di lapangan, pulau tersebut dianggap tidak ada kampung dan penduduk.

Selanjutnya keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia No 28 tahun 1992 Pulau Rempang. Berdasarkan Keputusan Kementerian ATR/BPN 9/VIII/93 OB saat itu belum mempunyai kewenangan HPL karena baru kesediaan memberikan HPL ke OB.

Pulau Galang dan Pulau Galang Baru dan Pulau sekitarnya ditetapkan penambahan wilayah lingkungan kerja daerah industri Pulau Batam sebagai wilayah usaha kawasan berikat (Bonded Zone) juga tidak ada sosialisasi ke masyarakat sampai saat ini dari Otorita Batam berganti menjadi BP Batam yang mendapat mandat dari pusat belum ada melakukan ganti untung atas lahan perkebunan, rumah ataupun gedung secara musyawarah mufakat.

Page: 1 2

Redaksi - SWARAKEPRI

View Comments

Recent Posts

Sidang Gugatan PTPN IV, Ahli Sebut Klaim Rp140 Miliar Terhadap Masyarakat Tidak Berdasar

RIAU - Sidang gugatan dan klaim PTPN IV regional III sebesar Rp140 Miliar terhadap Koperasi…

1 hari ago

Di Balik Yayasan Jumat Pagi, Ada Sosok Ir. Novrizal dan Relawan yang Tak Pernah Lelah

LINGGA – Dari langkah kecil yang dilakukan dengan tulus, sebuah gerakan sosial bernama Jumat Pagi…

2 hari ago

Umumkan Idul Fitri 31 Maret 2025, Ketua MUI Siak Hulu Juga Sampaikan Hal Penting ini

RIAU - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Siak Hulu H. Azmi Tamin Aminullah resmi…

2 hari ago

Kerugian Negara Kasus Korupsi Revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar Masih Dihitung

BATAM - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kepri, Kombes Silvestre Simamora mengatakan kerugian negara…

4 hari ago

PT. RBM Bangun Gedung Fakultas Kedokteran PTN Pertama di Kepri

KEPRI - PT. Rancang Bangun Mandiri (PT. RBM) resmi menjadi kontraktor pelaksana pembangunan Gedung Fakultas…

4 hari ago

WSBP Catatkan Pertumbuhan Pendapatan 31,58% Sepanjang 2024

Jakarta, Maret 2025. PT Waskita Beton Precast Tbk (kode saham: WSBP) berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan…

4 hari ago

This website uses cookies.