Uba Ingan Desak Pemprov dan Daerah Tempuh Langkah Konkrit Atasi Permasalahan PPDB di Kepri

BATAM – Anggota Komisi I DPRD Kepri, Uba Ingan Sigalingging mendesak Pemrov Kepri dan Pemko/Pemkab yang ada di Kepri untuk segera mengeluarkan langkah-langkah konkrit menyikapi permasalahan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sudah menjadi penyakit tahunan.

Hal ini diungkapkannya kepada swarakepri ketika dijumpai di salah satu warung kopi di bilangan Batam Center, Senin (13/7/2020).

“Kami melihat permasalahan PPDB ini tidak bisa ditangani secara parsial dan sendiri-sendiri, harus ada kerja sama antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam kondisi ini pendidikan dan kesehatan itu merupakan urusan yang pertama dan paling utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menilai, khususnya permasalahan PPDB di Batam hampir sama sekali tidak ada political will (kemauan politik) dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Karena apa? Karena dianggap beban oleh pemerintah, padahal sebenarnya beban itu yang seharusnya menjadi tanggung jawab oleh pemerintah,” beber sekretaris DPD partai Hanura itu.

Lanjut kata dia, secara khusus DPRD Kepri juga menerima laporan masyarakat dari tahun ke tahun terkait permasalahan tersebut, sehingga membuat dirinya harus menyampai hal tersebut secara langsung kepada Gubernur Kepri.

“Situasi ini harus kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, yang mana pak Gubernur harus melihat langsung kondisi di lapangan, sehingga kedepan bisa membuat perencanaan yang strategis,” jelasnya.

Menurutnya, ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut.

“Yang pertama ketersediaan infrastruktur pendidikan dan tenaga pengajar dan yang kedua langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi masalah pendidikan terhadap masyarakat miskin,” imbuhnya.

Ditambahkan, jika pada faktanya pendiri-pendiri sekolah Negeri tidak mampu menampung (calon siswa), maka menurutnya harus ada upaya-upaya yang harus dilakukan seperti mengalokasikan anggaran untuk mensubsidi anak-anak yang sekolah di swasta.

“Langkah ini juga merupakan bentuk suatu langkah yang strategis yang bisa menjamin hak anak atas pendidikan. Itu sebabnya kami mendorong sangat serius kepada pak Gubernur di tingkat Provinsi nantinya kedepan bisa melihat persoalan ini untuk merumuskan terutama permasalahan PPDB di Batam,” tegasnya.

Sementara itu, terkait keterbatasan ruang pendidikan (kuang kelas) atau lahan, dirinya kembali mendesak pemerintah melakukan upaya-upaya yang kongrit.

“Dalam hal ini kita melihat penanganan permasalahan ini (PPDB) yaitu temporari menjelang PPDB saja berjalan setelah itu sudah. Padahal anggaran APBD kita untuk pendidikan itu relatif besar. Gausah jauh-jauhlah seperti di Provinsi misalnya ada penganggaran komputer itu senilai Rp25 miliar ambil contoh untuk pengadaan program-program itu terutama yang pasti untuk dievaluasi secara betul,” pungkasnya.

(Shafix)