Wali Kota Batam Tak Rekomendasikan UMSK, SPSI Walk Out dari Rapat Depeprov Kepri

BATAM – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(SPSI) memilih Walk Out dari Rapat Dewan Pengupahan Provinsi(Depeprov) Kepulauan Riau yang digelar di Lantai VI Gedung Graha Kepri, Batam Senin 22 Desember 2025.

Sikap Walk Out ini diambil karena Wali Kota Batam Amsakar Achmad tidak merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2026.

“Dalam berita acara Dewan Pengupahan Kota Batam jelas ada usulan UMSK dari unsur serikat pekerja, pemerintah, dan akademisi. Tetapi dalam rekomendasi Wali Kota, UMSK sama sekali tidak dimunculkan. Kalau UMSK tak direkomendasikan, apa yang mau dibahas? Kami hanya mengacu kepada berita acara(DPK), daripada membuat polemik dan membuat suasana tak baik, akhirnya SPSI undur diri dari pembahasan upah itu,” ujar Ketua DPC SPSI Kota Batam, Surya Sastra, Senin 22 Desember 2025.

Surya menilai sikap tersebut janggal dan mencederai proses dialog sosial yang telah berjalan di tingkat kota. Menurutnya, meskipun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak mengusulkan UMSK, keberadaan usulan dari unsur lain seharusnya tetap dihormati.

Ia juga menegaskan bahwa regulasi mengenai upah sektoral telah jelas. Penetapan UMSK, kata Surya, tidak mensyaratkan kesepakatan tripartit dan menjadi kewenangan gubernur.

“Peraturan pemerintah sudah mengatur. UMSK tidak perlu kesepakatan. Gubernur wajib menetapkan. Batam justru sangat layak memiliki UMSK karena struktur industrinya jauh lebih lengkap dibanding daerah lain,” katanya.

Surya mengkritik pola perdebatan dalam Dewan Pengupahan yang dinilai lebih mengedepankan ego dan tafsir hukum sempit, ketimbang keadilan sosial bagi pekerja.

“Undang-undang mengamanatkan upah yang berkeadilan. Tetapi yang terjadi, logika publik disisihkan dan diganti dengan logika hukum sesuai selera masing-masing. Ini membuat perundingan tidak produktif,” ujarnya.

SPSI berharap Gubernur Kepulauan Riau tetap menetapkan UMSK Batam meski tidak direkomendasikan oleh Wali Kota Batam.

“Kami berharap gubernur berani mengambil sikap. Ini soal keadilan upah,” kata Surya.

Ketua DPD SPSI Kepulauan Riau, Syaiful Badri, juga memilih meninggalkan rapat pleno. Ia menyebut langkah tersebut diambil untuk mencegah situasi yang tidak kondusif.

“Saya hadir langsung di Graha Kepri, tetapi karena tidak ada rekomendasi UMSK dari Wali Kota Batam, saya memilih meninggalkan rapat untuk menghindari hal-hal yang tidak baik,” tegas Syaiful.

SPSI menyatakan akan melakukan konsolidasi lanjutan dan membuka peluang aksi besar jika aspirasi pekerja terus diabaikan. Surya menegaskan, kepercayaan SPSI terhadap pemerintah daerah mengalami penurunan signifikan.