Aliansi Sulawesi Sebut Hilirisasi Nikel Cenderung Merugikan Ketimbang Menguntungkan

Ia melanjutkan, keberadaan industri nikel menyebabkan kerusakan ekosistem hutan hujan, sungai, danau, hingga pesisir dan laut yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Pekerja menggunakan ekskavator saat eksplorasi bijih nikel oleh Gema Kreasi Perdana (GKP) di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. (Foto: AFP)

Investasi Hilirisasi Nikel Tumbuh Pesat

Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR pada Rabu (16/8) mengatakan sejak dihentikannya ekspor bijih (ore) nikel pada 2020, investasi hilirisasi nikel di Indonesia tumbuh pesat. Kini sudah terdapat 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Menurut Jokowi, bila konsisten dan mampu melakukan hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, CPO dan rumput laut, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan per kapitanya dalam 10 tahun mendatang.

“Berdasar hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun mendatang pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp153 juta atau $10.900… sebagai perbandingan tahun 2022 kemarin, kita berada di angka Rp71 juta,” kata Jokowi.

Hilirisasi nikel dan komoditas lainnya di Indonesia, menurut Jokowi, dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi baru terbarukan serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat pembibitan untuk menghutankan kembali lahan pasca penambangan.

Perusakan Hutan Hujan

Aliansi Sulawesi menyatakan hampir seluruh aktivitas tambang nikel di Sulawesi dilakukan tanpa memperhatikan aspek perlindungan bagi keanekaragaman hayati. Perusahaan-perusahaan tambang yang menyuplai bijih nikel ke smelter-smelter nikel di Sulawesi telah berkontribusi dalam menghancurkan hutan yang secara langsung juga menghancurkan rumah bagi bagi hewan-hewan endemik Sulawesi.

“Masalah ini sama sekali tidak disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya. Presiden hanya melihat hilirisasi sebagai lapangan kerja dan pemasukan negara dari pajak. Presiden sama sekali tidak melihat hutan hujan dan ekosistem lainnya yang setiap hari rusak akibat tambang nikel. Presiden tidak melihat adanya penghancuran keanekaragaman hayati akibat hilirisasi nikel,” ungkap Direktur WALHI Sulawesi Tenggara, Andi Rahman.

Page: 1 2 3 4

Redaksi - SWARAKEPRI

Recent Posts

Kuliner Favorit Keluarga: Bubur Ayam Jakarta 46 di Surabaya

Bubur Ayam Jakarta 46 di Surabaya jadi favorit keluarga karena menyajikan rasa autentik, topping lengkap,…

3 hari ago

Bukan Sekadar Agensi, Longetiv.id Hadir Sebagai Mitra Tumbuh Digital Bisnis Lokal

Rizki Dewantoro Luncurkan Longetiv.id: Agensi Digital Marketing Baru untuk Transformasi Bisnis di Indonesia Rizki Dewantoro…

3 hari ago

Lebih Ramah Lingkungan, Operasional LRT Jabodebek 100% Menggunakan Listrik

LRT Jabodebek berkomitmen untuk menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan dengan mengoperasikan…

3 hari ago

Lokasi Strategis Bubur Ayam Jakarta 46: Mudah Dijangkau di Surabaya

Bubur Ayam Jakarta 46 kini hadir di Surabaya, menghadirkan kelezatan bubur ayam hangat khas tradisional…

3 hari ago

Libur Panjang Peringati Jumat Agung dan Paskah, KAI Daop 8 Surabaya Operasikan KA Tambahan

KAI Daop 8 Surabaya menghadirkan 4 perjalanan Kereta Api Tambahan selama periode 17 hingga 20…

3 hari ago

Akun IG Sepi Terus? Coba Audit 5 Menit Ini Biar Ga Posting Sia-Sia!

Akun Instagram rajin posting tapi hasilnya minim? Mungkin masalahnya bukan di konten, tapi justru di…

3 hari ago

This website uses cookies.