Aliansi Sulawesi Sebut Hilirisasi Nikel Cenderung Merugikan Ketimbang Menguntungkan

Ia melanjutkan, keberadaan industri nikel menyebabkan kerusakan ekosistem hutan hujan, sungai, danau, hingga pesisir dan laut yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Pekerja menggunakan ekskavator saat eksplorasi bijih nikel oleh Gema Kreasi Perdana (GKP) di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. (Foto: AFP)

Investasi Hilirisasi Nikel Tumbuh Pesat

Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR pada Rabu (16/8) mengatakan sejak dihentikannya ekspor bijih (ore) nikel pada 2020, investasi hilirisasi nikel di Indonesia tumbuh pesat. Kini sudah terdapat 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Menurut Jokowi, bila konsisten dan mampu melakukan hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, CPO dan rumput laut, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan per kapitanya dalam 10 tahun mendatang.

“Berdasar hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun mendatang pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp153 juta atau $10.900… sebagai perbandingan tahun 2022 kemarin, kita berada di angka Rp71 juta,” kata Jokowi.

Hilirisasi nikel dan komoditas lainnya di Indonesia, menurut Jokowi, dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi baru terbarukan serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat pembibitan untuk menghutankan kembali lahan pasca penambangan.

Perusakan Hutan Hujan

Aliansi Sulawesi menyatakan hampir seluruh aktivitas tambang nikel di Sulawesi dilakukan tanpa memperhatikan aspek perlindungan bagi keanekaragaman hayati. Perusahaan-perusahaan tambang yang menyuplai bijih nikel ke smelter-smelter nikel di Sulawesi telah berkontribusi dalam menghancurkan hutan yang secara langsung juga menghancurkan rumah bagi bagi hewan-hewan endemik Sulawesi.

“Masalah ini sama sekali tidak disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya. Presiden hanya melihat hilirisasi sebagai lapangan kerja dan pemasukan negara dari pajak. Presiden sama sekali tidak melihat hutan hujan dan ekosistem lainnya yang setiap hari rusak akibat tambang nikel. Presiden tidak melihat adanya penghancuran keanekaragaman hayati akibat hilirisasi nikel,” ungkap Direktur WALHI Sulawesi Tenggara, Andi Rahman.

Page: 1 2 3 4

Redaksi - SWARAKEPRI

Recent Posts

Memperingati Bulan K3 Nasional, WSBP Pastikan Implementasi 10 Golden Rules HSE

Dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional setiap tanggal 12 Januari-12 Februari,…

1 hari ago

RevComm Terima AI Innovation Award di CES® 2025

Jakarta, 14 Januari 2025 – RevComm, perusahaan teknologi dengan produk unggulannya, MiiTel, berhasil meraih Innovation…

1 hari ago

Sukses Lintas Bidang, Yentonius Jerriel Ho Jadi Inspirasi Generasi Muda

Yentonius Jerriel Ho adalah contoh nyata bahwa kesuksesan dapat diraih dengan keberanian, dedikasi, dan visi…

1 hari ago

Narasi Kripto Januari 2025: Token dan Proyek yang Wajib Diikuti

Memasuki tahun 2025, dunia kripto kembali memanas dengan berbagai inovasi dan tren baru yang menjanjikan…

1 hari ago

Bersama BINUS UNIVERSITY di IIETE dan PPTJ 2025, Wujudkan Karier Impian Gen Z

Jakarta, 15 Januari 2025 - BINUS University akan kembali berpartisipasi pada acara Indonesia International Education…

2 hari ago

Pop Mie Campus Gaming Ground Universitas Esa Unggul: Lanjutkan Perjalanan, Hidupkan Semangat Baru di 2025

Jakarta, 16 Januari 2025 — Awal baru, semangat baru, dan tujuan baru! EVOS dan Pop…

2 hari ago

This website uses cookies.