Aliansi Sulawesi Sebut Hilirisasi Nikel Cenderung Merugikan Ketimbang Menguntungkan

Ia melanjutkan, keberadaan industri nikel menyebabkan kerusakan ekosistem hutan hujan, sungai, danau, hingga pesisir dan laut yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Pekerja menggunakan ekskavator saat eksplorasi bijih nikel oleh Gema Kreasi Perdana (GKP) di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. (Foto: AFP)

Investasi Hilirisasi Nikel Tumbuh Pesat

Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR pada Rabu (16/8) mengatakan sejak dihentikannya ekspor bijih (ore) nikel pada 2020, investasi hilirisasi nikel di Indonesia tumbuh pesat. Kini sudah terdapat 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Menurut Jokowi, bila konsisten dan mampu melakukan hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, CPO dan rumput laut, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan per kapitanya dalam 10 tahun mendatang.

“Berdasar hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun mendatang pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp153 juta atau $10.900… sebagai perbandingan tahun 2022 kemarin, kita berada di angka Rp71 juta,” kata Jokowi.

Hilirisasi nikel dan komoditas lainnya di Indonesia, menurut Jokowi, dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi baru terbarukan serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat pembibitan untuk menghutankan kembali lahan pasca penambangan.

Perusakan Hutan Hujan

Aliansi Sulawesi menyatakan hampir seluruh aktivitas tambang nikel di Sulawesi dilakukan tanpa memperhatikan aspek perlindungan bagi keanekaragaman hayati. Perusahaan-perusahaan tambang yang menyuplai bijih nikel ke smelter-smelter nikel di Sulawesi telah berkontribusi dalam menghancurkan hutan yang secara langsung juga menghancurkan rumah bagi bagi hewan-hewan endemik Sulawesi.

“Masalah ini sama sekali tidak disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya. Presiden hanya melihat hilirisasi sebagai lapangan kerja dan pemasukan negara dari pajak. Presiden sama sekali tidak melihat hutan hujan dan ekosistem lainnya yang setiap hari rusak akibat tambang nikel. Presiden tidak melihat adanya penghancuran keanekaragaman hayati akibat hilirisasi nikel,” ungkap Direktur WALHI Sulawesi Tenggara, Andi Rahman.

Page: 1 2 3 4

Redaksi - SWARAKEPRI

Recent Posts

MiiTel Meetings Kini Dilengkapi Fitur Real-Time Talk Assistant

Solusi AI meeting analytics MiiTel Meetings yang dikembangkan oleh RevComm kini dilengkapi dengan fitur Real-Time Talk Assistant.…

19 jam ago

Harga Emas Masih Berpeluang Naik, Ini Proyeksi Terbaru Dupoin Futures

Harga emas dunia pada perdagangan hari Senin (13/04) diperkirakan masih memiliki ruang untuk melanjutkan penguatan,…

19 jam ago

Simulasi BCM di BRI BO Segitiga Senen Tingkatkan Kesiapan Hadapi Situasi Darurat

Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi bencana dan gangguan operasional, Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui…

20 jam ago

Pengajian Rutin di Jackone Hall, Pekerja BRI Region 6 Perdalam Pemahaman Ibadah

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan memperkuat nilai-nilai spiritual di lingkungan kerja, Bank Rakyat Indonesia (BRI)…

22 jam ago

PT Pelindo Sinergi Lokaseva dan InJourney IAS Bahas Potensi Sinergi Layanan di Benoa

PT Pelindo Sinergi Lokaseva (SPSL) menerima kunjungan dari PT Integrasi Aviation Solusi atau InJourney Aviation…

22 jam ago

Analisa Pasar FLOQ: Ketegangan Perang Dagang dan Pelemahan Ekonomi AS Dorong Minat Investor ke Bitcoin

Dalam Market Outlook terbaru yang dirilis oleh platform aset kripto FLOQ, dinamika geopolitik serta perubahan kondisi…

23 jam ago

This website uses cookies.