Amsakar : Dana Hibah Reklamasi Pantai Masih Diaudit

BATAM – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan dana hibah reklamasi pantai masih diaudit oleh sehingga belum dimasukkan dalam pembahasan Ranperda APBD Perubahan tahun 2016.

 

Hal itu disampaikan Amsakar dalam rapat paripurna DPRD Batam menjawab pandangan Fraksi Hanuba dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tentang pendapatan daerah dari dana hibah reklamsi pantai yang tidak dicantumkan dalam pembahasan Ranperda APBD Perubahan tahun 2016,Senin(17/10/2016).

 

“Potensi pendapatan hibah reklamasi pantai yang diasumsikan sebesar Rp 9 miliar belum dicantumkan karena potensi tersebut masih dalam tahap audit penegakan hukum oleh tim pemko Batam,” jelasnya.

 

Amsakar juga mengatakan, penerimaan dana hibah dari reklamasi pantai yang semula dilampirkan pada APBD murni 2016 sebesar Rp 1 miliar, dan di APBD-P 2016 dihilangkan karena tahun 2015 telah dilunaskan.

 

“Hal ini sesuai ketentuan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kondisi ini menjadi kewenagan Provinsi,” terangnya.

 

BACA : Fraksi Hanuba DPRD Batam Pertanyakan Pendapatan Reklamasi

 

Menanggapi saran dari Fraksi Hanuba soal pendapatan yang mengalami penurunan target sebesar Rp 260 miliar yang berdampak terhadap terganggunya program pemerintah, Amsakar mengatakan bahwa ia sependapat dengan usulan tersebut.

 

“Kami sependapat agar ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat dapat dikurangi pada masa yang akan datang dan pemerintah kota Batam akan terus berupaya untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi,” jelasnya.

 

Lanjut dia, hal itu akan dimulai dengan melakukan penerapan sistem pajak online serta memberdayakan badan usaha milik daerah untuk meningkatkan PAD kota Batam.

 
JEFRY HUTAURUK