Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat sinergi di pusat dan daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presiden Republik Indonesia memberikan 5 (lima) arahan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
Arahan pertama yaitu memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah dengan memanfaatkan data makro dan mikro serta data detail; Kedua, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi.
Lalu yang ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah; Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah; Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, berkaitan dengan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sudah diberikan kewenangan oleh Mendagri. Gubernur Ansar mengaku akan menyiapkan skema penggunaan BTT tersebut secara mendalam terlebih dahulu.
“Kita pelajari dulu secara seksama kewenangan pengguna BTT ini, kita tidak mau setelah digunakan hasilnya tidak efektif untuk mengendalikan inflasi,” katanya./Humas Pemprov Kepri
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
