Categories: HUKUM

Babak Baru BCC Hotel, Kemenkumham Setujui Perubahan Pemilik PT BMS

BATAM – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(Kemenkumham) telah menyetujui perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan PT Bangun Megah Semesta(BMS) sebagaimana yang tertuang dalam Akta No.18 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris DR. Gunawan Djajaputra.

 

Persetujuan perubahan anggaran dasar PT BMS tersebut ditetapkan dengan surat keputusan Nomor : AHU.01.02 tahun 2016 dan penerimaan pemberitahuan data perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0060572 tanggal 29 Juli 2016.

 

Dalam perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan PT Bangun Megah Semesta yang tersimpan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagai perubahan terakhir, posisi Direktur Utama dijabat Arron Constantin, Conti Chandra sebagai Direktur dan Elisa sebagai Komisaris.

 

Kemenkumham menyatakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melekat hak dan kewajiban terhadap perseroan atas nama-nama tersebut.

 

Pengacara Conti Chandra, Alfonso Napitupulu menegaskan kepemilikan sah PT BMS yang mengelola Batam City Condotel(BCC) Hotel saat ini ada pada Arron Constantin dan Conti Chandra.

 

Dia mengatakan bahwa perubahan kepemilikan ini berawal dari adanya tiga Akta RUPS yang dibuat oleh Notaris Anly Cenggana yakni Akta 89, 01 dan 99.

 

“Tiga Akta itu RUPS, ini sebenarnya akta yang menjadi kekuatan Conti Chandra sebagai pemilik yang sah,” jelasnya kepada Swarakepri.com, Sabtu(15/10/2016) siang di Batam, Kepulauan Riau.

 

Alfonso mengungkapkan pihak Conti Chandra sebelumnya tidak mengetahui adanya Akta-akta tersebut, namun setelah didesak ke Notaris akhirnya dimunculkan akta 99.

 

“Kita kemudian minta penegasan kembali ke Notaris Anly Cenggana, ternyata dia mengakui tiga akta tersebut otentik tapi bukan keharusan dilakukan pengesahan. Padahal dalam UU Perseroan Terbatas ditegaskan, setiap RUPS harus didaftarkan di Kemenkumham,” terangnya.

 

Kata Alfonso, pihaknya kemudian meminta Notaris Gunawan Djajaputra untuk melakukan pendaftaran dan menegaskan kembali ketiga akta tersebut.

 

“Tiga akta tersebut menjadi Akta No. 33(akta penegasan terhadap akta No. 89, 01 dan 99 dimana Conti Chandra membeli saham dari pemegang saham yang lama), kemudian dibuatkan Akta No.39 tentang perubahan dewan pengurus dan komisaris dan akta perubahan No.18 tentang penambahan pariwisata dan hiburan,” jelasnya.

 

Dia menegaskan dengan disetujuinya perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan PT Bangun Megah Semesta, oleh Kemenkumkam, makan pengurus baru sah secara hukum.

 

 

“Semua akta itu telah terdaftar di Sisminbakum Kemenkumham dalam ini Dirjen AHU,” tegasnya.

 

Alfonso mengatakan perubahan pengurus PT BMS tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat dan karyawan Hotel BCC supaya khalayak ramai tahu siapa pemegang saham sebenarnya yang diakui oleh Undang-undang.

 

 

Alfonso juga mengaskan bahwa segala dokumen akta yang dimiliki oleh Tjipta Fujiarta sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi.

 

“Kami minta kepada Tjipta Cs, segeralah keluar, karena tidak punya legalitas di PT BMS dan BCC Hotel,” pungkasnya.

 

REDAKSI

Redaksi - SWARAKEPRI

View Comments

Recent Posts

Metland Blanjaproperti 2026 Hadirkan Solusi Rumah Siap Huni

Di tengah dinamika suku bunga dan nilai tukar yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam membeli rumah,…

2 jam ago

India dan Indonesia Hubungan Kuno yang Terjalin Melalui Sejarah, Budaya, dan Kehidupan Sehari-hari

Oleh Dr. Manish Shrivastava* Jakarta — Jauh sebelum ada kedutaan besar, kunjungan kenegaraan, atau perjanjian diplomatik, hubungan…

2 jam ago

Pengalaman Kuliah yang Membentuk Skill dan Karier

Berbagai aktivitas kemahasiswaan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar secara langsung melalui pengalaman nyata. Tidak…

3 jam ago

Kebijakan Act East 2026: Strategi India Menata Ulang Indo-Pasifik di Tengah Gejolak Global

Pertemuan tahunan antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di…

5 jam ago

OJK Perketat Konten Kripto, Influencer Bisa Kena Denda Rp15 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai…

5 jam ago

KS Padel Movement: Komunitas KS Ajak Nasabah BPR KS Aktif Bergerak di Lapangan Padel

Komunitas BPR KS Bandung sukses gelar KS Padel Movement — event padel gratis untuk nasabah.…

12 jam ago

This website uses cookies.