Categories: NASIONAL

Badan Pemeriksa Keuangan Segera Audit Dana Desa

MANGUPURA – Program Dana Desa yang telah dilakukan selama tiga tahun akan segera diaudit BPK.

Dana desa sendiri pertama kali dicetuskan pada 2015. Sejak tahun 2015 pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp20,8 triliun dan Rp46,9 triliun pada 2016. Sementara tahun ini, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp60 triliun atau setiap desa mendapatkan dana sekitar Rp800 juta hingga Rp900 juta.

Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai Rp1 miliar per desa pada tahun berikutnya.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan dana desa bisa menjadi salah satu proyek pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan.

Terlebih masalah kemiskinan masuk dalam salah satu dari 17 tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang disepakati akan terwujud pada 2030.

BPK sendiri bertugas melakukan audit pada masing-masing program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sementara, dana desa menjadi salah satu program untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut.

“BPK akan bertugas melakukan audit kinerja dalam setiap program pemerintah agar tercapainya sustainable development goals pada 2030,” sebutnya, Rabu (23/8).

Kata dia, dana desa sangat bagus tujuannya untuk menggerakkan ekonomi hanya saja dalam prakteknya justru programnya berlaku universal di semua wilayah. Padahal, karakteristik semua desa itu berbeda.

“Dana desa banyak programnya mestinya setiap desa beda-beda untuk menggerakan desa supaya bekerja,” sebutnya.

Menurutnya, masing-masing desa mempunyai karakteristik sendiri dan ini yang harus dilihat pemerintah dalam menjalankan program.

Dia menyangkan, jika terus berlanjut seperti ini dalam penerapan dana desa maka uang yang diturunkan akan seperti terbuang percuma.

Sementara, terkait keberhasilan dari dana desa, BPK sendiri sedang mengambil ancang-ancang untuk melakukan audit.

Kata dia, dari hasil audit yang didapat pihaknya akan memberikan rekomendasi ke pemerintah mengenai kekurangan program ini sehingga nantinya dapat diperbaiki.

“Kita baru mau melakukan, sekarang sedang persiapan,” sebutnya.

Editor    : Roni Rumahorbo

Sumber : Bisnis.com

Roni Rumahorbo

Recent Posts

Sidang Dedi Sutomo, Jaksa Cecar Saksi soal Rekomendasi Pembelian BBM Subsidi dari Dishub Batam

BATAM - Sidang perkara Dedi Sutomo Nomor: 481/Pid.Sus-LH/2026/PN Btm dalam kasus penyalahgunaan BBM subsidi di…

1 jam ago

PT CPM Tegaskan Seluruh Aktivitas Penambangan Timah di Lingga Sesuai Regulasi dan Terintegrasi Sistem Pusat

LINGGA – PT Citra Persada Mulia (PT CPM) akhirnya memberikan penjelasan terkait pernyataan Dinas Penanaman…

2 jam ago

Wall Street Melesat Berkat AI, Investor Kini Waspadai Tiga Katalis Besar

Pasar saham Amerika Serikat kembali menunjukkan performa impresif dengan indeks-indeks utama bergerak mendekati rekor tertinggi sepanjang masa.…

3 jam ago

Perkuat Pendekatan Persuasif kepada Debitur, BRI Finance Catat Penurunan Penarikan Kendaraan 78,72%

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) mencatat penurunan signifikan pada jumlah penarikan kendaraan sepanjang semester…

3 jam ago

Begini Cara PN Batam Mengatasi Kekurangan Hakim

BATAM - Persoalan kekurangan hakim di berbagai tingkat peradilan di Indonesia kembali mengemuka setelah Ketua…

4 jam ago

Investor Kripto Capai 22,4 Juta, Potensi Pasar Indonesia Makin Besar

Industri aset kripto Indonesia masih menunjukkan potensi pertumbuhan sepanjang 2026. Peningkatan nilai transaksi, bertambahnya jumlah…

5 jam ago

This website uses cookies.