Categories: NASIONAL

Badan Pemeriksa Keuangan Segera Audit Dana Desa

MANGUPURA – Program Dana Desa yang telah dilakukan selama tiga tahun akan segera diaudit BPK.

Dana desa sendiri pertama kali dicetuskan pada 2015. Sejak tahun 2015 pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp20,8 triliun dan Rp46,9 triliun pada 2016. Sementara tahun ini, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp60 triliun atau setiap desa mendapatkan dana sekitar Rp800 juta hingga Rp900 juta.

Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai Rp1 miliar per desa pada tahun berikutnya.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan dana desa bisa menjadi salah satu proyek pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan.

Terlebih masalah kemiskinan masuk dalam salah satu dari 17 tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang disepakati akan terwujud pada 2030.

BPK sendiri bertugas melakukan audit pada masing-masing program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sementara, dana desa menjadi salah satu program untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut.

“BPK akan bertugas melakukan audit kinerja dalam setiap program pemerintah agar tercapainya sustainable development goals pada 2030,” sebutnya, Rabu (23/8).

Kata dia, dana desa sangat bagus tujuannya untuk menggerakkan ekonomi hanya saja dalam prakteknya justru programnya berlaku universal di semua wilayah. Padahal, karakteristik semua desa itu berbeda.

“Dana desa banyak programnya mestinya setiap desa beda-beda untuk menggerakan desa supaya bekerja,” sebutnya.

Menurutnya, masing-masing desa mempunyai karakteristik sendiri dan ini yang harus dilihat pemerintah dalam menjalankan program.

Dia menyangkan, jika terus berlanjut seperti ini dalam penerapan dana desa maka uang yang diturunkan akan seperti terbuang percuma.

Sementara, terkait keberhasilan dari dana desa, BPK sendiri sedang mengambil ancang-ancang untuk melakukan audit.

Kata dia, dari hasil audit yang didapat pihaknya akan memberikan rekomendasi ke pemerintah mengenai kekurangan program ini sehingga nantinya dapat diperbaiki.

“Kita baru mau melakukan, sekarang sedang persiapan,” sebutnya.

Editor    : Roni Rumahorbo

Sumber : Bisnis.com

Roni Rumahorbo

Recent Posts

Interpol Sebut Jaringan Scammer Kamboja Mulai Bergeser ke Indonesia

BATAM - NCB Interpol Indonesia mengungkapkan bahwa penangkapan 210 Warga Negara Asing(WNA) yang diduga terlibat…

11 jam ago

Imigrasi Tangkap 210 WNA Terduga Pelaku Scam Trading di Batam, Begini Modusnya

BATAM – Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 210 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam…

16 jam ago

Aditya Gumay Hadirkan ‘Ghost Buzzer’, Machika Luna, dan Musik Akustik di Hari Buruh

Di tengah dominasi film horor dewasa yang penuh teror gelap, sebuah oase kreatif muncul dari…

17 jam ago

Fenomena Tarif Baja Melebihi Harga: Bukti Distorsi Pasar Baja Global

Kebijakan pemerintah Brasil yang menetapkan bea anti-dumping hingga US$670 per ton terhadap sejumlah produk baja…

18 jam ago

KAI Daop 2 Bandung Tutup 29 Perlintasan Sebidang Tidak Terjaga Sepanjang 2025, Masyarakat Dilarang Membuka Perlintasan Ilegal

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keselamatan…

18 jam ago

Jasa Marga Raih 5 Penghargaan dan Tantang Gen Z Berinovasi Lewat Travoy

Jakarta (07/05), Dalam agenda tahunan ke-14 Jakarta Marketing Week 2026 (JAKMW-26), PT Jasa Marga (Persero)…

18 jam ago

This website uses cookies.