Bahas Percepatan Realisasi APBD, Kemendagri Gelar Rakor dengan Pemda

Selain itu, Suhajar menjelaskan, belanja APBD juga dapat menstimulus sektor swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada akhir 2022.

“Belum lagi seluruh kegiatan ekonomi yang sudah mapan dan bergerak terus rodanya, itulah yang diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi diatas  lima persen hingga tujuh persen,” ujarnya.

Suhajar mengingatkan, kepada daerah yang pendapatannya berada dibawah 60 persen untuk mencari terobosan agar pendapatan daerahnya dapat ditingkatkan, dengan pendapatan dibawah 60 persen dinilai pemda gagal dan tidak mampu memenuhi target pendapatan APBD awal tahun.

“Bagi daerah yang akhir Mei serapannya diatas 30 persen boleh dikatakan bisa naik kelas, sementara dibawah 30 persen tidak naik kelas, itu baru kelas negeri, kalau kelas unggulan harus mencapai 70 persen bisa naik kelas,” tegasnya.

Sejalan dengan Suhajar, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan guna mendorong percepatan realisasi belanja APBD TA 2022, pada minggu lalu telah dilaksanakan Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) dan melakukan monitoring evaluasi (Monev) terhadap 15 pemda yang rendah realisasinya dan dana simpanan di bank diatas rata-rata. “Anev dan monev akan dilakukan secara periodik. Bagi daerah yang realisasi pendapatan dan belanjanya masih rendah, akan dilakukan fasilitasi dan pendampingan,” ujar Fatoni.

Fatoni menyampaikan, “Daerah perlu juga melaksanakan Rakor secara periodik satu tahun setidaknya sebanyak tiga kali, pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun. Rakor awal tahun untuk persiapan pelaksanaan APBD,  pertengahan tahun untuk evaluasi bulan yang sudah berjalan dan pelaksanaan bulan berikutnya, sedangkan pada akhir tahun untuk evaluasi bulan yang sdh berjalan dan persiapan pada tahun berikutnya,” pungkasnya./Humas Pemprov Kepri