BATAM – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad meminta sejumlah anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dipangkas untuk melunasi hutang Pemerintah Kota Batam kepada rekanan yang mengerjakan beberapa proyek.
Pemko Batam harus membayarkan hutang pengerjaan proyek yang belum terlunasi sebesar Rp 100 miliar dalam tenggat waktu dua bulan ke depan
Amsakar menjelaskan, pihaknya meminta supaya anggaran perjalanan Dinas dipangkas 50 persen, biaya konsumsi Dinas ditiadakan serta biaya-biaya pelatihan yang dianggap tidak terlalu penting.
“Tidak ada lagi biaya konsumsi, cukup aqua saja,” kata Amsakar usai menggelar rapat dengan sejumlah Kepala OPD di gedung Pemko Batam, Rabu (17/1/2018).
Ditambahkan dia, biaya bimtek penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam juga akan ikut ditiadakan. “Di Disnaker itu sejak jaman dahulu sudah mengerti UMK, tak perlu lagi ada bimtek,” imbuhnya.
Lebih jauh Ia menjelaskan, Pemko Batam sedang membuat polarisasi anggaran yang tegas antara belanja aparatur dan belanja publik.
“Belanja publik ada pada kisaran 65 persen sedangkan 35 persennya untuk belanja aparatur dan ini yang akan dirasionalisasikan,” jelasnya.
Penulis : Roni Rumahorbo
Editor : Rudiarjo Pangaribuan
Dalam upaya meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data, BRI Region 6 menyelenggarakan…
Momen libur akhir pekan yang dilanjutkan dengan libur nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dimanfaatkan…
BATAM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp1…
Merayakan 60 tahun perjalanan sang pahlawan legendaris, Ultraman hadir di Mall of Indonesia dari 12…
PT BRI Multifinance Indonesia (“BRI Finance”) terus memperkuat efisiensi operasional di tengah tantangan industri pembiayaan…
Solusi digital end-to-end yang membantu pemerintah daerah dan institusi pendidikan mengelola proses penerimaan secara lebih…
This website uses cookies.