Cipayung Plus Kritik Penanganan Covid-19 di Batam

BATAM – Enam organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Batam menggelar diskusi membahas penanganan kasus Covid-19 di Kota Batam. Kegiatan ini digelar di SMK Muhammadiyah Batu Aji Kota Batam, pada Minggu (13/6/2021).

Enam organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Batam terdiri dari PMII, IMM, HMI, PMKRI, GMNI dan organisasi kedaerahan Himit.

Ketua IMM Batam Ahmad Dhuha mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Batam.

“Kita melaksanakan diskusi ini agar masyarakat tahu sejauh mana kinerja pemerintah menangani Covid-19 di Batam. Pemerintah masih jauh dari kata siap untuk menangani pandemi ini sehingga banyak masyarakat terpapar,” kata Ahmad.

Ia mengharapkan perlu dilakukan rencana-rencana strategis demi menurunkan grafik kasus Covid-19 di Batam.

Sementara Ketua HMI Batam Firman Ardiansyah mengatakan dampak Covid-19 telah menyentuh semua lini kehidupan, baik pemerintahan pusat, pemerintah daerah, masyarakat hingga terutama  lembaga pendidikan.

“Situasi seperti ini sangat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya Batam,” keluh Firman.

Ia melanjutkan, bagi lembaga pendidikan yang memiliki sistem akademik berbasis daring tidak masalah. Namun akan menjadi sulit bagi lembaga pendidikan yang belum memiliki sistem akademik berbasis daring sehingga perlu ditangani dengan baik dan tepat oleh Pemerintah Kota Batam.

“Dengan melihat grafik penyebaran Covid-19 yang terus meningkat di media sosial Instagram Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, maka kami pesimis Batam bisa segera pulih dari pembatasan sosial dalam waktu dekat,” imbuh Firman.

Ia berharap dengan adanya kegiatan diskusi ini ada ide-ide yang menjadi solusi terbaik untuk menangani penyebaran virus Covid-19, salah satunya dengan saling bekerjasama untuk mengingatkan penerapan 5M dan mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sementara itu Ketua PMII Batam, Pahru Rozi Dalimunthe menyampaikan, Batam harusnya menjadi barometer atas kota-kota lain di Indonesia dalam penanganan Covid-19, yakni dengan membuat planning dan strategi agar bisa lebih cepat menjadi zona hijau dan lebih dulu bangkit perekonomiannya.

“Ini merupakan kerja yang harus dilakukan melihat Batam memiliki kelebihan, baik infrastruktur kesehatan, infrastruktur ekonomi dan kekhususan dalam hal kuota vaksinasi serta jumlah padat penduduk yang tidak sama dengan kota-kota besar lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ketua GMNI Diki Chandra ikut berpendapat bahwa kebijakan pemerintah masih tebang pilih dan cenderung lebih tegas terhadap para pelaku UMKM dan melonggarkan para pemodal besar.

“Ini sangat riskan dan menyedihkan, di saat semua orang sedang mengalami kesulitan karena pandemi masih saja tebang pilih dalam menjalankan hukum,” ungkapnya.

Ketua Himit Batam Emond Seso menyampaikan kritik terhadap proses vaksinasi yang dilakukan di Batam karena  masih jauh dari yang diharapkan, yakni banyak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan sehingga rawan menimbulkan klaster baru.

Dari hasil diskusi yang berlangsung, Cipayung Plus Kota Batam akan mengirim surat kepada DPRD Kota Batam sebagai rencana tindak lanjut agar DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Walikota Batam membahas Penanganan Covid-19 di Batam. Apabila tidak mendapatkan solusi maka direncanakan Cipayung Plus Kota Batam akan melakukan aksi turun ke jalan untuk menuntut beberapa poin yang telah disepakati./Siska