Defisit Anggaran, Program RTLH Ditiadakan

KARIMUN – Program bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk masyarakat miskin tahun ini ditiadakan, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Karimun defisit anggaran.

 

“RTLH tetap dianggarkan, tapi karena saat ini kita masih defisit, ditambah lagi Pemprov Kepri Kepri belum menganggarkan dalam hal ini dana sharingnya, maka kita masih belum bisa jalan untuk melaksanakan program tersebut pada tahun ini,” kata Bupati Karimun Aunur Rafiq usai menghadiri kegiatan safari Ramadhan di Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru, Kamis (16/6/2016).

 

Menurut Rafiq, program RTLH sejatinya masih tetap ada dan dananya masih akan terus ada. Hanya saja nanti akan dianggarkan pada APBD Peruban yang kemudian disahkan pada APBD murni.

 

Berapa besaran anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan program RTLH tersebut Rafiq mengaku lupa jumlahnya. Namun untuk jumlah rumah yang akan dibangun pada tahun ini sekitar 700 unit.
Yang tetap dilaksanakan dengan menggunakan sistim dana sharing bersama Pemprov Kepri, yakni satu dibanding dua.

 

“Dari 700 unit yang mulai kita anggarkan kemungkinan kita siapkan untuk 300 rumah dan Provinsi sektiara 400, tapi hitung-hitungan pastinya masih akan kita dudukkan lagi,” jelasnya.

 

Rafiq mewanti-wanti jika seandainya Provinsi Kepri tidak lagi menganggarkan untuk program RTLH. Karena kemampuan Pemkab Karimun saat ini memang sedang defisit. Sehingga untuk menjalankannya akan didudukkan bersama dengan Pemprov Kepri nantinya.

 

Persoalan yang timbul saat ini kata Rafiq adalah, dikarenakan defisit sehingga program RTLH tertunda, sehingga kemudian masyarakat yang sudah terlanjur didata mulai bertanya-tanya, sudah didata namun tidak ada tindaklanjut kapan mereka menapatkanbantuan RTLH.

 

“Maka dari itu saya katan dan saya berikan penjelasan kepada masyarakat bahwa penerima RTLH harus bersabar, karena ini merupakan kerjasama antara kebijakan Provinisi dan Kebijakan Kabupaten,” katanya lagi.

 

Kalau misalnya Provinsi tidak juga menganggarkan, maka Rafiq mengaku akan tetap melaksanakan program tersebut sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Akan tetapi dilaksanakan secara bertahap.

 

 

(RED/HK)