Dewan : Anggaran Pemberdayaan Perempuan Batam Minim

BATAM – Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Spi mengungkapkan bahwa anggaran untuk pemberdayaan perempuan di Kota Batam cukup minim.

“Wali Kota saat ini lebih fokus ke PU untuk perbaikan-perbaikan di kawasan Nagoya, maka dari itu postur anggaran kita di 2017 lebih besar di PU daripada di pemberdayaan perempuan. Untuk anggarannya sendiri sebesar Rp 8,1miliar, namun belum disahkan dan masih dibahas di KUA-PPAS,” ujar Yunus saat menerima kunjungan kerja rombongan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten SIAK, Riau, Selasa(20/12/2016) di ruang serbaguna DPRD Batam.

“Untuk programnya sendiri ada 14 kegiatan yang dilakukan, mulai dari rias pengantin, kuliner, menjahit dan lainnya,” Tambahnya

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan kota Batam menjelaskan bahwa pelatihan bagi perempuan politik juga dilakukan, namun untuk peminatnya berkurang dan lebih memilih keterampilan tangan.

“Yah mungkin terlalu keras untuk untuk berpikir makanya peminatnya kurang. Sementara terkait Kota Layak Anak, di anggarkan sebesar Rp 202 juta dan saat ini telah diterapkan Kelurahan layak anak sekitar 7 kelurahan dan untuk kegiatannya sendiri untuk mengajarkan anak – anak menjadi anak yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Rombongan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Siak tersebut dipimpin langsung oleh ketua komisi IV Androy dengan 5 anggota dan 3 staf ahli.

Dalam pertemuan tersebut, Androy mempertanyakan jumlah anggaran bagi pemberdayaan perempuan di kota Batam dan bagaimana program-program yang dilakukan Dinas Perbedayaan Perempuan Pemko Batam.

“Kegiatan kongkrit nyata yang menyentuh kepada perempuan itu seperti apa? Apakah dari tahun ke tahun juga ada perubahan? Apakah di Batam anggarannya juga minim seperti halnya di Siak?”ujarnya.

Anggota komisi IV DPRD kabupaten Siak juga mempertanyakan terkait Program pembelajaran politik bagi Perempuan di Kota Batam.

“Walaupun di Kesbangpol mungkin juga ada. Untuk menggenjot kuota atau keterwakilan 30 persen untuk perempuan di dunia politik, apakah di Batam juga dilakukan?” ucap salah satu anggota DPRD Siak.

 

Jefry Hutauruk