Categories: DPRD BATAM

Dewan Nilai Proses Alokasi Pengelolaan Lahan PT JPS Cacat Hukum

BATAM – Komisi I DPRD Kota Batam menilai proses pengalokasian pengelolaan lahan yang diberikan BP Batam kepada PT Jeni Prima Sejati (PT JPS) di Kavling Anggrek Putih, Dapur 12 Kebun Sayur, RT 04/RW 09, Keluruan Sei Pelunggut, terindikasi cacat hukum (Inprosedural).

Hal ini diungkapkan oleh, Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha kepada awak media usai hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi I DPRD Batam, Selasa (15/12/2020).

“Di RDP tadi kami mendapatkan informasi bahwa posisi lahan tersebut pada tahun 2013 itu masih HPL. Berarti BP Batam tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan pengelolaan lahan tersebut,” ungkapnya.

Untuk dapat mengalokaaikan pengelolaan lahan, menurut Utusan perlu kepemilikan HPL. Jika HPL tidak ada maka proses alokasi pengelolaan lahan ini dapat menyalahi aturan.

“Jadi sepertinya terindikasi bahwa proses pengalokasian lahan tersebut cacat hukum. Kenapa? karena kalau tidak punya HPL maka tidak bisa dilakukan pengelolaan lahan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, ada fakta lain yang terungkap ketika RDP. Fakta tersebut yaitu PT JPS telah memiliki PL (Penetapan Lahan) yang telah dikeluarkan oleh BP Batam.

“Tapi pada ada saat kami gali lagi informasinya juga ditemukan bahwa pada tahun 2013 itu menurut PT Jeni ini sudah mendapatkan izin prinsip dan kemudian sudah membayar UWTO. Namun yang kami sayangkan mengapa pada saat itu tidak dilakukan pengumuman bahwasannya sudah mendapatkan lokasi pembangunan dari BP Batam,” ujarnya menyayangkan.

Saat ia menanyakan hal tersebut ke BP Batam, Utusan merasa tidak mendapat jawaban yang cukup atas hal itu.

“Makanya tadi saya mempertajam pertanyaan itu akan tetapi memang jawaban dari BP Batam tadi tidak memuaskan,” jelasnya.

Pihaknya berharap terkait permasalahan sengketa lahan tersebut untuk tetap mengedepankan musyawarah agar mendapatkan solusi terbaik.

“Jadi kami dari Komisi I mengharapkan musyawarah tetap dijalankan untuk mencari solusi terbaik. Karena tanah di Batam ini kan seperti perempuan cantik. Kalau tidak dirawat tidak dijaga bisa diambil orang,” bebernya seraya bergurau./Shafix

Sholihul Abidin - SWARAKEPRI

Share
Published by
Sholihul Abidin - SWARAKEPRI
Tags: komisi I

Recent Posts

BRI Region 6 Ikuti Pengarahan Program BRI Fellowship Journalism 2026 Bersama Insan Pers Nasional

BRI Region 6 turut berpartisipasi dalam kegiatan pengarahan Program BRI Fellowship Journalism 2026 sebagai bentuk…

25 menit ago

Kirim 5 Perwakilan CreatorHub, BRI Region 6 Semarakkan Bincang Santai Antar Region

BRI Region 6 menunjukkan komitmennya dalam mendorong kreativitas dan kolaborasi dengan mengirimkan lima perwakilan pekerja…

9 jam ago

Eksepsi Ditolak, Sidang Perkara Dju Seng Lanjut ke Pembuktian

BATAM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menolak eksepsi terdakwa Dju Seng anak dari Lim…

11 jam ago

Amerika Serikat Blokade Selat Hormuz, Bittime Soroti Dampaknya terhadap USDT/IDR

Kondisi geopolitik dunia saat ini sedang berada dalam tensi tinggi, menyusul langkah Amerika Serikat (AS)…

14 jam ago

Tangkap Tren Renovasi Hunian, BRI Finance Perluas Akses Pembiayaan Masyarakat yang Fleksibel

Kebutuhan akan hunian yang nyaman, fungsional, dan adaptif terhadap dinamika gaya hidup terus mengalami peningkatan…

14 jam ago

Dari Bauksit ke Baterai EV, MIND ID Bangun Rantai Hilirisasi Menuju Industri Masa Depan Indonesia

MIND ID sebagai Holding Industri Pertambangan Indonesia terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui…

14 jam ago

This website uses cookies.