DPRD Batam : Peran BUMD tidak Jelas

BATAM-Komisi II DPRD Kota Batam menilai bisnis inti dari PT Pembangunan Batam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama ini tidak jelas. Padahal seharusnya BUMD Kota Batam harus hadir untuk menjadi garda terdepan terkait kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tidak terkecuali pangan.

“Harus kita akui, ini kesalahan kita, core bisnis BUMD tidak jelas. Ke depan Pemko maupun DPRD Batam harus tentukan core bisnis BUMD,” ujar Ketua Komisi II Edward Brando, Selasa (11/6/2019).

Selama ini, kata dia, peran itu tidak cukup dilakukan oleh BUMD Batam. ”Tak bisa sepenuhnya disalahkan kepada direksi BUMD. Pemko Batam maupun DPRD tidak menetapkan core bisnis yang jelas. Ini kesalahan bersama,” imbuhnya.

Kini, jajaran Direksi BUMD akan diganti, ia berharap ke depan persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak menjadi bagian utama untuk dilakukan BUMD. Termasuk pangan, maupun persoalan lain seperti air.

Sebelumnya, Kabag Perekonomian Pemko Batam, Zurniati, mengatakan soal bidang usaha gas oleh BUMD Batam kini terkendala aturan baru terkait pengaturan niaga gas dari pemerintah pusat.

Menurutnya, mata rantai penyaluran gas disederhanakan, alhasil pihak ketiga yang selama ini bekerja sama dengan BUMD Batam tidak lagi mendapat izin. BUMD didorong untuk mencari bisnis lain, termasuk pangan.

”Ada harapan BUMD juga mencari jenis usaha lain,” kata Zurniati. Sementara pemilihan Direksi BUMD yang baru, beberapa kali ditunda. Awalnya Direksi di bawah kepemimpinan Hari Basuki berakhir September 2018 lalu.

Namun diperpanjang hingga Januari dan kini penggantinya belum ada. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengungkapkan keinginannya agar direktur baru BUMD Batam yang baru tidak hanya mengurus gas.

“Iya lah (tidak hanya urus gas). Visi misi direktur baru harus kami tahu. Kami kasih (urus, red) PT nih, apa yang mereka (pimpinan BUMD baru) akan lakukan,” kata Rudi. (Red/BP)