Budi Mardianto Membacakan Pandangan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Batam
BATAM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Batam meminta Pemerintah Kota mengembalikan uang pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada para orang tua murid.
“Saya minta Pemko Batam memberikan statmen, bahwa orang tua murid yang sudah membeli LKS, tap tidak di terima pihak sekolah agar dikembalikan ke Pemko Batam, sehingga orang tua murid dapat mendapatkan kembali uangnya dengan utuh, dan anak-anak mereka tidak mendapat penekanan dari pihak sekolah,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan, Udin P Sihaloho dalam rapat paripurna DPRD Batam tentang penyampaian laporan reses masa persidangan III tahun 2016, Senin (25/7/2016).
Udin juga menyayangkan sikap dari pihak sekolah yang terkesan mengabaikan statemen dari Wakil Wali Kota Batam yang menyatakan akan memberikan sanksi terkait penjualan LKS, karena di lapangan masih ditemukan Sekolah yang tetap menjual LKS.
“Kami meminta Wawako benar-benar membuktikannya, dalam reses yang kami lakulan sebelumnya, seratus persen SD dan SMP di Batam masih menjual LKS tersebut,” ujarnya menambahkan pandangan Fraksi PDI-P yang sebelumnya telah dibacakan oleh Budi Mardianto.
Pantauan lapangan, rapat paripurna DPRD Batam ini dihadiri Wakil Wali Kota Bata Amsakar Achmad dan 34 anggota Dewan. Selain itu juga tampak hadir beberapa SKPD dan Camat Se-kota Batam dan perwakilan BP Kawasan.
(RED/JEF)
Di tengah berbagai ketidakpastian ekonomi global, ekonomi Amerika Serikat kembali menunjukkan ketangguhannya. Hal ini terlihat…
Deretan mobil premium, modifikasi berkelas, hingga atmosfer otomotif yang kental menjadi daya tarik dalam gelaran…
MoraRepublic membagikan visinya untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui sinergi MyRepublic Indonesia dan Moratelindo dalam…
Tanggal 22 Mei kembali diperingati sebagai Bitcoin Pizza Day. Tim FLOQ juga turun membagikan Bitcoin dan Pizza…
Kehadiran long weekend Idul Adha selalu membawa teka-teki gaya tersendiri: bagaimana kita bisa mengemas pakaian yang mampu…
BATAM - Direktorat Jenderal(Ditjen) Imigrasi masih melakukan penyelidikan kasus scam trading yang melibatkan 210 Warga…
This website uses cookies.