BATAM – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 02 Isdianto-Suryani (INSANI) memiliki gagasan-gagasan yang cukup kuat dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.
Gagasan tersebut dituangkan dalam rencana pembangunan pemerintahan yang transparan melalui pemanfaatan teknologi digital, pembangunan ekonomi dari sektor maritim serta pengembalian Ketua Dewan Kawasan Badan Pengusahaan (BP) kepada Gubernur Kepri.
“Di era digital ini kita harus mengoptimalkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi agar mudah diakses oleh masyarakat,” ucap Isdianto dalam Debat Cagub-Cawagub Kepri di Radisson Hotel, Batam Center, Jumat (20/11/2020) malam.
Kepri Quick merupakan portal pengaduan bagi warga masyarakat Kepulauan Riau. sementara Kepri Smart akan dikembangkan sebagai destinasi digital Provinsi Kepri.
“Pemanfaatan teknologi ini juga meberi kepastian pelayanan pemerintahan yang transparan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan di Kepri,” tutur dia.
Dengan adanya Kepri Smart, lanjut Isdianto, masyarakat dapat mendapat kepastian saat melakukan pengurusan perizinan. “Karena dapat dipantau melalui sistem digital,” tegas dia.
Dalam peningkatan ekonomi sektor Maritim, Isdianto menekankan pentingnya penyediaan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan sarana dan fasilitas pendidikan yang memadai di Kepri.
“Harus diperbanyak sekolah kejuruan di bidang Kemaritiman karena lebih dari 90% wilayah Kepri adalah laut,” ungkapnya.
Dengan demikian maka akses pendidikan masyarakat di Kepri harus memiliki jaminan agar SDM di Kepri memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut.
“Sekolah gratis tingkat sma dan beasiswa perguruan tinggi bagi anak-anak di Kepri adalah wujud dari upaya membangun SDM di Kepri,” tutur Isdianto.
Pemerintah provinsi harus memberikan pendidikan gratis tingkat SMA serta beasiswa perguruan tinggi di sektor Maritim.
“Mereka (anak-anak yang mendapat beasiswa pendidikan tinggi) nanti yang disiapkan untuk membangun Kepri dari sektor Kemaritiman,” tukasnya.
Usai acara debat, Isdianto juga menyampaikan tentang percepatan pembangunan ekonomi melalui kebijakan pasar bebas. Isdianto berharap Ketua Dewan Kawasan Badan Pengusahaan dapat dipegang oleh Gubernur.
“Sekarang DK dipegang oleh Menko Perekonomian, seharusnya Dewan Kawasan dikembalikan ke Gubernur Kepri agar segala keputusan dapat berjalan cepat dan hal tersebut dapat membuat perkembangan pembangunan kawasan FTZ di Kepri merata,” ujar Isdianto kepada awak media usai debat.
Ketika DK dipegang oleh Gubernur maka koordinasi pembangunan ekonomi di Kepri dapat dikoordinasikan kepada seluruh kepala daerah tingkat Kabupaten dan Kota di Kperi.
“Ini yang saya rasa jadi alasan penting kenapa Ketua DK harus dipegang Gubernur,”tutup Isdianto.
Beberapa tahun terakhir, emas kembali dibicarakan sebagai aset yang menarik. Bukan hanya karena harganya, tapi…
Villa Noah, sebuah luxury villa yang berlokasi di kawasan Kuta, Bali, secara resmi memperpanjang kontrak…
Pasar spot Ethereum mulai menarik minat investor institusional seiring stabilnya aktivitas on-chain yang mencerminkan kekuatan…
Upaya pengendalian emisi metana semakin menjadi perhatian utama industri minyak dan gas, seiring meningkatnya tuntutan…
Stasiun Kalisetail yang berada di Kabupaten Banyuwangi kini tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi…
Bittime, platform pertukaran aset kripto terdepan dan berlisensi resmi di Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai…
This website uses cookies.