GAMKI Kepri Kunjungi Rumah Doa Pospel Anugerah di Rempang Cate Batam

BATAM – Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Kepri mengunjungi Rumah Doa Pospel Anugerah yang akan dibongkar di Ulo Buton, Rempang Cate, Galang, Batam. Kehadiran GAMKI di tempat rumah doa itu adalah sebagai kepedulian sesama umat dan mencari tahu informasi yang beredar adanya dugaan kelompok masyarakat yang meminta rumah doa itu dibongkar.

Wakil Sekretaris Bidang Politik Hukum dan Ham GAMKI Kepri, Asep Sinaga mengatakan, hal ini yang menjadi kekhawatiran semua pihak jemaat rumah doa, sebagaimana saat ini umat kristiani masih merayakan nataru sampai 2022, yang sudah seharusnya juga menjadi pengamanan pihak aparat.

“Saya sangat menyayangkan kejadian-kejadian seperti itu kembali terulang di Kepri, sangat miris rasanya disaat warga akan merayakan hari raya natal, hari besar umat kristiani yang sangat sakral tersebut terganggu, terlebih lagi warga disana sangat antusias menyambut hari natal ini seperti yang saya tanyakan kepada salah satu jemaat di gereja tersebut pada tanggal 26 desember 2021 langsung di lokasi gereja tersebut, harapan saya pemimpin Kota Batam dan pimpinan semua pemerintahan Provinsi sudah bisa melakukan tim investigasi beserta jajarannya dapat memberikan kebijakan, keputusan dan ketegasan serta aturan yang lebih baik dalam hal perijinan rumah ibadah dikota batam, karena saya rasa jika regulasi mengenai pendirian rumah ibadah tidak direvisi, peristiwa seperti itu akan terus berulang,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima SwaraKepri, Selasa (28/12/2021).

Kata dia, berdasarkan hasil penelusuran pihaknya dengan berdialog dengan jemaat setempat dan mencari kebenaran di media sosial yang beredar, adanya proses mediasi yang dilakukan pihak gereja dan kelompok masyarakat membuahkan hasil yang memberatkan pihak gereja, adapun hasil kesepakatan ini untuk tetap melanjutkan pembongkaran.

“Menurut keterangan jemaat gereja, keberadaan tempat mediasi yang harusnya aman di Kantor Polsek, menjadi tempat kerumuman kelompok masyarakat yang menjadikan hasil kesepakatan dari tekanan lingkungan saat itu yang sudah tidak kondusif,” bebernya.