Meskipun AMDAL nya masih dalam proses, kata dia, saat ini sudah sangat jelas PT Harmoni Mas tidak mengantongi AMDAL dalam mengerjakan proyek ini.
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya meminta untuk penegak hukum menghentikan dulu kegiatan proyek ini untuk dibahas secara benar-benar dampak lingkungannya oleh semua penggiat lingkungan dan instansi terkait.
“Selain itu, ABI juga meminta kepada instansi terkait bahwa gugusan mangrove terakhir di Sei Nayon itu harusnya dijadikan semacam monumental gugusan mangrove terakhir bukan malah ditimbun semuanya,” tegasnya.
Untuk itu, kata dia, hal ini perlu didiskusikan secara terbuka oleh instansi terkait bersama penggiat lingkungan hidup di Kepri.
“Apalagi saat ini cita-cita Presiden RI yakni menambah luasan gugusan hutan mangrove sampai tahun 2024 sebanyak 600 ribu hektar, Kepri sendiri termasuk salah satu dari 9 Provinsi yang ditargetkan dapat menambah luasan mangrove. Ini kok malah makin ditebang dan ditimbun? Ini sangat kami sesalkan,” ungkapnya.
Padahal, kata dia, Kepri khususnya Kota Batam yang merupakan border area seharusnya area mangrove ini harus diprioritaskan sebagai daya dukung daerah Kepulauan.
Tidak hanya itu, kata dia, kami juga ingin mengetahui untuk penghitungan PNBP yang dibayarkan perusahaan ini dihitung dari apa? Kalau dari tegakkan mangrove ini punya regulasi sendiri tidak bisa disamakan dengan hutan darat.
“Karena ini merupakan wilayah pesisir dan wilayah pesisir punya aturan sendiri yakni UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” tegasnya.
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
