Categories: HUKRIM

Hore… Putusan Kasasi Kasus BAJ sudah Diterima PN Batam

BATAM – Salinan putusan kasasi Mahkamah Agung terkait perkara gugatan perdata Pemko Batam melawan PT Asuransi Bumi Asih Jaya(BAJ) telah resmi diterima oleh Pengadilan Negeri Batam, Kamis kemarin (4/2/2016).

 

Hal itu ditegaskan Humas Pengadilan Negeri Batam, Syahrial Harahap kepada swarakepri.com, Jumat(5/2/2016) sore diruang kerjanya.

 

Ia mengatakan bahwa dalam putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 2015 tersebut, Ketua Majelis Hakim, Takdir Rahmadi didampingi Soltoni Mohdally dan M. Mahdi Soroinda Nasution memutuskan menolak permohonan kasasi dari pemohon I (Pemko Batam) dan pemohon II(Dr Agus Hartadi).

 

Majelis Hakim Mahkamah Agung juga memutuskan menghukum pemohon kasasi I dan pemohon kasasi II untuk membayar perkara sejumlah Rp 500 ribu.

 

Sementara itu dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengatakan bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini, tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang.

 

Syahrial mengatakan bahwa salinan putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemerintah Kota Batam hari ini,Jumat(5/2/2016), sedangkan pihak Dr Agus Hartadi selaku Direktur Utama PT Asuransi Bumi Asih Jaya(BAJ) akan didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

“Berhubung alamat pemohon kasasi II (PT BAJ) berada di Jakarta Pusat, PN Batam akan meminta bantuan ke PN Jakpus untuk memberitahukan putusan tersebut,” jelasnya.

 

Ia menegaskan bahwa setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak, Pengadilan Negeri Batam selanjutnya akan menunggu sikap dari para pihak.

 

“Kita akan menunggu sikap dari pemohon kasasi I dan pemohon kasasi II,” pungkasnya.

 

Seperti diketahui Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nommy Siahaan didampingi Dasniel dan Anthony Syarief selaku Hakim Anggota memutuskan menghukum PT Asuransi Bumi Asih Jaya(BAJ) selaku tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 70 miliar atau lebih rendah dari Putusan Pengadilan Negeri Batam yakni sebesar Rp 80 miliar.

 

Putusan banding kasus perkara gugatan perdata Pemerintah Kota Batam melawan PT Asuransi Bumi Asih Jaya terkait Tunjangan Hari Tua(THT) Pegawai Negeri Sipil(PNS) dan Tenaga Honor Daerah(THD) ini sendiri diputuskan pada tanggal 2 Juni 2014.

 

Selain menghukum PT BAJ membayar ganti rugi sebesar Rp 70 miliar, dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Desember 2013 lalu Nomor : 136/Pdt.G/2013/PN.BTMdiputuskan :

1.Mengabulkan gugatan penggugat/pembanding/terbanding untuk sebahagian.

2. Menyatakan tergugat/terbanding/pembanding telah melakukan ingkar janji(wanprestasi)

3. Menghukum tergugat/terbanding/pembanding untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 70 miliar

4. Menghukum tergugat/terbanding/pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp 150.000.

(red/rudi)

Redaksi - SWARAKEPRI

Recent Posts

BRI Finance Tebar Promo Menarik di Mini Expo Mobil Bekas Berkualitas Bersama OLXMobbi di Dumai

PT BRI Multifinance Indonesia (“BRI Finance”) kembali menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki…

40 menit ago

Dubes India Temui DPR, Sampaikan Rencana Kunjungan Narendra Modi ke Indonesia

Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, mengunjungi jajaran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR…

42 menit ago

Metland Blanjaproperti 2026 Hadirkan Solusi Rumah Siap Huni

Di tengah dinamika suku bunga dan nilai tukar yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam membeli rumah,…

3 jam ago

India dan Indonesia Hubungan Kuno yang Terjalin Melalui Sejarah, Budaya, dan Kehidupan Sehari-hari

Oleh Dr. Manish Shrivastava* Jakarta — Jauh sebelum ada kedutaan besar, kunjungan kenegaraan, atau perjanjian diplomatik, hubungan…

3 jam ago

Pengalaman Kuliah yang Membentuk Skill dan Karier

Berbagai aktivitas kemahasiswaan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar secara langsung melalui pengalaman nyata. Tidak…

3 jam ago

Kebijakan Act East 2026: Strategi India Menata Ulang Indo-Pasifik di Tengah Gejolak Global

Pertemuan tahunan antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di…

6 jam ago

This website uses cookies.