Iskandar mengurai, masyarakat pun bertanya-tanya, apakah ada keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam praktik korupsi dan kolusi yang menutupi pelanggaran ini.
“Kasus ini menjadi pembuka tabir lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya model pengawasan terhadap kegiatan pengerukan dan reklamasi yang melibatkan pihak-pihak besar, sehingga bisa terabaikan,” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan, meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur kegiatan ini, namun tak sedikit juga yang melanggarnya.
“Dengan adanya polemik ini, publik berharap ada tindakan nyata dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa segala kegiatan yang melibatkan sumber daya alam dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku,” sesal Iskandar.
Iskandar melanjutkan, apakah kita akan terus melihat maraknya fenomena “pagar laut” sebagai lagu lama yang tidak akan pernah ada penyelesaian secara menyeluruh yang komprehensif.
“Ataukah akhirnya ada perubahan signifikan dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pesisir,” demikian Iskandar Sitorus./WT
Page: 1 2
JAKARTA — Hubungan India dan Indonesia semakin menunjukkan relevansi strategisnya di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.…
BATAM - Tanah hasil pemotongan(Cut) bukit di Kawasan Jalan Hang Kesturi, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa,…
Bogor - Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) terus mendorong penguatan budaya keberlanjutan…
Barantum menyatukan CRM, AI Agent, Omnichannel dan WhatsApp Business API dalam satu dashboard, memudahkan bisnis…
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan…
PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik), anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), mencatatkan…
This website uses cookies.