Isdianto Canangkan Seluruh Wilayah Kepri Masuk Kawasan FTZ

BATAM – Sulitnya melakukan pengiriman barang dari dan keluar Kota Batam membuat masyarakat menjerit sehingga curhat kepada calon Gubernur Kepri nomor urut 2, Isdianto.

Dihadapan Isdianto, salah seorang warga yang juga pelaku UMKM, Yunita mengatakan bahwa bisnisnya terancam gulung tikar karena saat ini dirinya merasa berat ketika mengirimkan barang dagangannya keluar Batam yang dikenakan pajak.

“Misalnya, barang yang kita produksi lalu kita jual harganya Rp 90 ribu. Terus ada peminat dari Padang yang memesan. Itu saat kita lakukan pengiriman, dikenakan pajak pak karena kan Batam ini FTZ (Free Trade Zone). Pajaknya Rp 50 ribu, terus ongkos kirimnya lagi. Otomatis pasti, yang mau beli barang kita harus merogoh kocek yang paling dalam. Beruntung kalau dia jadi beli, kalau tidak ya rugi kita,” ujar Yunita, Senin, (16/11/2020).

Kemudian, Yunita mengeluhkan jika selama ini kendaraan yang FTZ tidak dapat keluar dari kota Batam. Sehingga, menyulitkan masyarakat yang ingin liburan ke pulau Bintan.

“Masa kita sama-sama Indonesia, bawa kendaraan yang ber-FTZ tidak diperbolehkan. Susah juga kita. Seakan ruang gerak kita dipersempit,” keluh Yunita.

Yunita meminta agar, Isdianto dapat mencarikan solusi yang bisa membuat masyarakat tersenyum senang.

“Kalau dihapuskan peluangnya kecil ya pak. Setidaknya tolong lah cari solusinya. Agar kita ini senang juga. Bawa kendaraan bisa, berbisnis pun lancar juga,” pinta Yunita.

Mendengar keluhan Yunita, Isdianto mengatakan bahwasannya setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Gubernur Kepri, dirinya sedang berusaha agar seluruh wilayah di Provinsi Kepri dapat diterapkan FTZ.

Menurut dia, dengan diterapkan FTZ dapat mempermudah masyarakat dalam bidang perekonomian.

“Jika seluruh wilayah kita ini FTZ. Otomotis perekonomian kita akan berkembang pesat tidak akan tersekat-sekat seperti ini,” ujar Isdianto.

Selain itu, untuk lapangan kerja sambung Isdianto akan terbuka sangat lebar bagi masyarakat Kepri yang sedang menganggur.

“Seluruh kawasan Kepri masuk FTZ tentunya lapangan pekerjaan untuk masyarakat kita akan banyak. Karena, para investor memilih tempat kita untuk berinvestasi. Tentunya, akan banyak perusahaan yang akan merekrut tenaga kerja. Ini peluang bagi kita,” tegas mantan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kepri itu.

Dirinya berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan FTZ ini, salah satunya ketika terpilih menjadi Gubernur Kepri dirinya segera menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia untuk membahas masalah tersebut.

“Nantinya dalam bertemu Menkeu kita akan usahakan pelaku UMKM diberikan keringanan dalam membayar pajak saat mengirimkan barang serta berusaha untuk kendaraan FTZ dapat keluar kota Batam minimal bisa menuju ke daerah di Provinsi Kepri. Semoga apa yang kita harapkan segera terealisasi. Ini bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat saya. Saya ingin masyarakat tersenyum senang,” pungkasnya./Shafix(r)