Jokowi Tegaskan Tolak Jabatan 3 Periode

Isu tentang dukungan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode kembali mengemuka. Tebaru, Direktur Ekskutif Indo Barometer, M Qodari membentuk kantor sekretariat nasional (KSN) Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024, di Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (19/6/2024).

Sontak hal ini menjadi perhatian publik Indonesia. Nama M Qodari trending di twiter pada Minggu (20/6/2024) dan kegiatannya menjadi pemberitaan banyak media.

Sebelum mendirikan KSN Jok-Pro 2024, pada bulan Maret 2024 lalu, M Qodari telah terlebih dahulu mendeklarasikan pasangan yang pernah bersaing pada pemilihan presiden (Pilpres) di 2019 lalu.

“Saya deklarator Jokowi-Prabowo pada 2024 untuk menghindari polarisasi,” kata Qodari (16/3/2021) lalu, seperti dilansir saat diwawancara di Kompas TV.

Bukan saja di Kompas TV, Qodari juga pernah menyampaikan hal serupa di acara talk show Mata Najwa, di Trans 7.

“Terus terang saya bukan ngomongin tiga periode, saya bicara mengenai Jokowi dan Prabowo, yang kebetulan pada saat ini dan selama ini, menjadi imajinasi politik orang Indonesia tentang siapa tokoh yang layak memimpin bangsa ini,” ungkap Qodari (18/3/2024) kala itu.

Komunitas Jok-Pro 2024 sendiri dipimpin oleh Baron Danaddono sebagai Ketua Umum, dan Timothy Ivan Triyono sebagai Sekjen. Sementara M Qodari sebagai penasehat.

Isu yang sama juga pernah dilontarkan oleh politikus gaek, Amien Rais ketika mendeklarasikan partai barunya, Partai Ummat.

Mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, setelah Sidang Istimewa digelar, akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

“Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu,” kata Amien kala itu, dalam tayangan Kompas TV.

Presiden 3 Periode Tidak Relevan

Terlepas dari apapun alasan Qodari dalam mendeklarasikan dan mendirikan sekretariat untuk mendukung Jokowi menjabat sebagai Presiden 3 periode, wacana tersebut membuat banyak pendukung Jowowi marah.

Para pendukung Jokowi menilai bahwa wacana tersebut tidak relevan dan inkonsistensi. Mantan Kepala Sekretariat Direktorat Relawan TKN Jokowi (2019), Jay Octa berang dengan wacana ini.

Menurut Jay, mereka yang berniat memajukan Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2024 sebagai penumpang gelap yang cari muka.

Dikutip dari jawapos.com, Jay menegaskan bahwa Jokowi sendiri menolak wacana tersebut sejak pertama kali muncul.

“Jokowi juga telah menegaskan tidak mau (tiga periode), meski nanti Undang-Undangnya diamandemen lagi,” kata Jay, Minggu, (20/6/2024).

Lebih jauh, Jay menuturkan jika Jokowi adalah sosok santun dan tidak haus kekuasaan. Sehingga menurut Jay, mantan Wali Kota Solo itu cukup memimpin Indonesia dua periode.

“Karena dengan begitu Jokowi tidak ingin menghambat hadirnya pemimpin baru, pemimpin muda,” tegasnya.

Jay menuturkan, dalam amandemen UUD 1945 disepakati presiden maksimal menjabat dua periode, dengan harapan dapat melahirkan pemimpin-pemimin baru dengan ide dan gagasan baru, sesuai kebutuhan zaman.

Sama halnya dengan Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas yang juga menolak wacana Presiden 3 Periode.

Umbas mengatakan bahwa pihaknya berpegang teguh pada UUD 195. Dalam Pasal 7 UUD 1945 menjelaskan, presiden dan wakil presiden (Wapres) memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

“Artinya presiden dan wapres dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam dua periode. Saya berharap para pihak yang mengusulkan Jokowi kembali menjabat presiden agar memahami konstitusi,” kata Umbas Minggu (20/6/2024).

Jokowi Konsisten Tolak Usulan 3 Periode

Isu yang dilontarkan Qodari dan Amien Rais tentang jabatan Presiden 3 periode ini sebenarnya bukanlah yang pertama. Isu tersebut pertama kali muncul pada Desember 2019 pasca pelantikan Presiden Jokowi periode kedua. Jokowi pun saat itu secara tegas menolak dan menilai bahwa hal tersebut sebagai isu liar yang menjerumuskan.

Bahkan menurut Jokowi, wacana jabatan Presiden 3 Periode adalah usulan yang hanya akan menampar mukanya.

“Ada yang omong presiden dipilih tiga periode itu, ada tiga (motif) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja,” kata Jokowi (2/12/2019) lalu.

Komentar Jokowi tetap sama ketika isu jabatan Presiden 3 periode ini kembali muncul bulan Maret 2021 lalu. Amanat konstitusi yang mengatur jabatan Presiden dua periode, menurut mantan Gubernur DKI itu harus dijaga bersama.

“Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi’,” ungkap Jokowi (15/3/2021) lalu.

Demikian halnya saat isu ini muncul untuk kali ketiga. Melalui juru bicara Presiden (Jubir), Fadjroel Rachman, Presiden Jokowi patuh terhadap amanat konstitusi tentang masa jabatan Presiden dua periode.

“Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap reformasi 1998,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/6/2021).