Kejati Kepri dan KKP Perkuat Sinergi Penegakan Hukum di Bidang Kelautan

TANJUNPINANG – Dalam upaya optimalisasi peningkatan devisa negara dan penegakan hukum di bidang kelautan di kawasan maritim Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen PKRL KKP) melaksanakan rapat koordinasi di Ruang Command Center Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Jl. Sungai Timun No.1 Senggarang, Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjung Pinang, Kamis 12 Juni 2025.

Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulau Riau Teguh Subroto, Wakajati Kepri Sufari, para Asisten, Kabag TU dan Koordiator, sedangkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan turut hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan A. Koswara, Direktur Jasa Bahari, Direktur Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Ahmad Aris, Katimja Pengelolaan Reklamasi, Katimja Perizinan Pulau Pulau Kecil dan Katimja Humas.

Kajati Kepri, Teguh Subroto, SH. MH mengatakan bahwa kehadiran Dirjen PKRL KKP beserta jajaran di bumi Segantang Lada ini merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan bagi jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan semangat kolaboratif antar institusi dalam menjaga dan mengelola sumber daya kelautan yang sangat kaya, strategis, namun juga rawan terhadap berbagai pelanggaran hukum dan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, sebagai wilayah kepulauan yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, Kepulauan Riau menghadapi tantangan serius seperti praktik perikanan ilegal (illegal fishing), kerusakan ekosistem pesisir, penyalahgunaan ruang laut, hingga potensi konflik kepentingan antar sektor.

“Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam mendukung upaya pengawasan, penegakan hukum, dan pendampingan hukum terhadap kebijakan pembangunan kelautan berkelanjutan. Sinergi antara Kejaksaan dan KKP menjadi sangat krusial, tidak hanya dalam aspek penindakan, tetapi juga dalam pencegahan, edukasi hukum, serta penguatan regulasi dan pengawasan” tegasnya seperti dalam siaran pers yang diterima SwaraKepri, Kamis 12 Juni 2025.

Ia memaparkan tentang gagasan inovasi dan produk unggulan Kejati Kepri dalam upaya optimalisasi devisa negara melalui sektor kemaritiman di Provinsi Kepulauan Riau dengan efisiensi perizinan Labuh Jangkar Kapal.

Permasalahan selama ini bahwa pemilik Kapal lebih memilih berlabuh di wilayah perairan Singapura yang memiliki sistem pelayanan perizinan Labuh Jangkar Kapal secara digital yang sangat cepat dan efisian, kepastian pengaturan hukum dan keamanan memberikan kenyamanan pemanfaatan, kepastian biaya, kepastian pengelolaan dan semua terkoordinir dalam Pelayanan Satu Atap yang dikendalikan oleh Maritime Port Authority (MPA) Singapore.

Sedangkan untuk berlabuh di wilayah perairan Kepri membutuhkan waktu yang relatif lama, dilakukan secara manual masing-masing stake holder terkait tanpa terintegrasi, tidak ada kepastian biaya dan tidak ada kepastian hukum, sehingga pemilik Kapal enggan untuk berlabuh di perairan Kepri karena menganggap perairan Kepri sebagai black area dan memilih berlabuh di perairan Singapura.

Kondisi ini berpotensi rawan korupsi dan rawan bocornya potensi PNBP dari sektor kemaritiman sehingga menghasilkan PNBP yang sangat minim dari sektor kemaritiman. Pada tahun 2024 PNBP Kepri dari Sektor Kemaritiman hanya mencapai 2,14% dari 120.000 Kapal (tanker dan container) yang melintas di perairan Kepri.

Untuk mengatasi hal tersebut Kajati Kepri menggagas inovasi efisiensi pengurusan izin labuh jangkar kapal dengan ekspektasi peningkatan signifikan jumlah Kapal yang akan berlabuh di wilayah perairan Kepri dan optimalisasi PNBP minimal dapat mencapai 20% dari jumlah kapal yang melintas.