Kongres Nasional CPC Ke-20: Supremasi Hukum di Tiongkok Dukung Keadilan bagi Rakyat

Membahas topik “Supremasi Hukum di Tiongkok pada Dekade Sebelumnya” pada Juli lalu, Huang Wenyi, Dekan Fakultas Hukum Renmin University of China, berkata, Tiongkok telah memprioritaskan reformasi guna menyederhanakan pemerintahan dan mendelegasikan kekuasaan, meningkatkan regulasi, serta memperbarui layanan pemerintah.

Dewan Negara (State Council), misalnya, membatalkan atau mendelegasikan 47% izin administratif pada jenjang yang lebih rendah, serta memotong 71% layanan perantara untuk izin administratif, seperti dijelaskan Huang.

“Reformasi ini telah, dalam konteks yang lebih luas, menyingkirkan beban perusahaan, menyelesaikan isu yang beredar di tengah masyarakat, serta membebaskan ruang di pasar. Reformasi juga ikut mewujudkan pemerintah yang lebih bersih, serta menghasilkan vitalitas pasar dan kreativitas publik,” ujarnya.

“Salah satu negara yang paling aman”

Dalam rapat Rabu lalu, Xu Ganlu, Wakil Menteri Keamanan Publik, dan Head, National Immigration Administration, berkata, Tiongkok memiliki kasus pembunuhan, pelanggaran kriminal, serta kejahatan dengan senjata api yang paling rendah di dunia.

Menurut survei National Bureau of Statistics pada 2021, sekitar 98,6% responden merasa aman tinggal di Tiongkok. Angka ini meningkat 11 poin persentase ketimbang 2012.

Mengutip data tersebut, Xu berkata, “Tiongkok kini dikenal luas sebagai salah satu negara yang paling aman di dunia.”/CGTN