Kongres Nasional CPC Ke-20: Supremasi Hukum di Tiongkok Dukung Keadilan bagi Rakyat

Selama dekade terakhir, 159 aturan Partai telah ditetapkan atau direvisi, menurut Yin.

Pencapaian yang baik juga terwujud dalam reformasi sistem peradilan. Misalnya, dari sisi transparansi peradilan, Tiongkok tak hanya merilis proses dan putusan pengadilan, namun juga prosedur dan pelaksanaan putusan yang efektif; tak hanya putusan akhir namun juga pertimbangan di balik putusan tersebut.

Masyarakat tak hanya dapat mengakses informasi demikian lewat media, situs resmi, laporan resmi, dan acara jumpa pers, namun juga melalui 12.368 saluran layanan dan platform media sosial terkait, seperti WeChat dan Weibo.

Tiongkok juga meningkatkan reformasi sistem hukum acara pidana yang berfokus pada proses persidangan, serta secara ketat menjunjung prinsip legalitas, putusan berdasarkan bukti, dan asas praduga tak bersalah.

Masa tahanan prasidang dalam kasus kriminal berkurang 28,3% sepanjang sembilan bulan pertama pada 2022 dari 69,7% pada 2012, menurut Tong Jianming, First Deputy Prosecutor General dan Deputy Secretary, Party Leadership Group, Supreme People’s Procuratorate.

“Pencapaian ini merupakan perkembangan yang baik dalam peningkatan sistem peradilan,” kata Tong.

Pemerintah yang menjunjung supremasi hukum

Seperti terungkap dalam peribahasa Tiongkok kuno, “Penegakan hukum secara ketat menghasilkan ketertiban, sedangkan, lemahnya penegakan hukum mengakibatkan kekacauan.”

Dalam garis besar pelaksanaan pemerintah yang menjunjung supremasi hukum (2021-2025), dirilis pada Agustus 2021, Tiongkok mengutamakan peningkatan sistem pengawasan terhadap wewenang administratif, serta mendorong transparansi yang lebih luas.

Tiongkok akan membangun pemerintah yang terbuka, tidak berpihak, bersih, efisien, dan jujur. Pemerintah ini pun memiliki fungsi yang jelas, wewenang dan tanggung jawab hukum, serta penegakan hukum secara ketat, menurut garis-garis besar tersebut.