Laporan Reses DPRD Batam, Warga Komplein Kualitas Infrastruktur

BATAM – Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, masyarakat berharap Pemerintah Kota (Pemko) Batam dapat memperhatikan mutu, kualitas, kerapian dan ketepatan waktu dalam pengerjaannya.

Namun efek Program Percepatan Infrastuktur Kelurahan (PIK) terkesan asal dibangun tanpa kualitas dan mutu.

Hal ini disampaikan dalam laporan reses DPRD Kota Batam.

Juru Bicara Fraksi PDI-P, Sugito mengatakan bahkan ada pembangunan yang dibangun pada last time.

Sekretaris dari Fraksi PKS, Rohaizat mengatakan masyarakat mengeluhkan di beberapa titik pembangunan infrastruktur kualitasnya jelek dan tidak rapi sehingga terkesan seperti proyek kejar tayang dan asal-asalan.

Fraksinya mendorong Pemko untuk terus meningkatkan pengawasan di lapangan.

“Sehingga hal ini tidak terjadi lagi di tahun berikutnya,” ujar Rohaizat, Jumat (7/12/2018).

Ia melanjutkan selain infrastruktur, masyarakat juga meminta pemerintah menekan kenaikan harga sembako khususnya menjelang perayaan besar seperti Natal dan Tahun Baru.

Pemko Batam perlu melakukan pengawasan dan monitoring harga dan persedian barang.

Akses pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian masyarakat.

Di mana, dengan terus berkembangnya kota Batam dan berkembangnya perumahan, tentu juga harus diikuti dengan penambahan dan perbaikan fasilitas gedung Pelayanan Terpadu (Posyandu).

“Penambahan fasilitas Posyandu di beberapa tempat diharapkan menjadi prioritas pemerintah daerah. Kita harapkan ini menjadi perhatian serius Wali Kota,” papar Rohaizat.

Sementara itu Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Harmidi Umar Husein mengatakan pembangunan baru maupun perbaikan jalan rusak pada segala jenis jalan di seluruh wilayah Batam belum direalisasikan.

Fraksi Gerindra juga menilai hingga saat ini banyak keluhan masyarakaat terkait belum terealisasinya pembangunan infrastuktur tersebut.

“Kami mohon kepada Wali Kota Batam agar memperhatikan permasalahan  ini,” tegas Harmidi. 

Sumber : Tribun Batam
Editor    : Siska