Nelayan Batam RDP Bersama Anggota DPR-RI

BATAM – Puluhan nelayan Batam yang terdiri dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Nelayan Bimbingan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Batam Mina Madani mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) di Hotel PIH Batam, Sabtu (1/4).

Rapat untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat Kota Batam yang berprofesi sebagai nelayan Pesisir dan di katagorikan nelayan tradisional ini dihadiri anggota DPR-RI Komisi IV Fadholi, Wakil Wali Kota dan anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Ketua KNTI serta Ketua KUB Batam Mina Madani.

Menurut Fadholi, potensi kelautan dan perikanan Batam perlu diperhatikan dan dikembangkan karena terletak di negara perbatasan Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu diperlukan saran dari setiap nelayan yang ada di Kota Batam.

“Batam ini adalah pintu gerbang dan berdekatan dengan negara perbatasan dan Batam paling disoroti, dilihat oleh pemerintah Singapura dan Malaysia. Bagaimana meningkatkan kalau nelayan-nelayan yang hidup di perbatasan dengan negeri asing tetapi dari sisi kehidupan sangat memprihatinkan? Sebagai bangsa Indonesia kita merasa malu hal semacam ini, mari kita bersama-sama dengan Pemerintah Kota Batam melindungi dan memberikan manfaat perlindungan bagi nelayan,” terangnya.

Dia mengatakan, eksploitasi laut Batam harus disesuikan dengan perkembangan agar hasil laut dapat dioptimalkan dan memberi dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat Kota Batam.

“Negeri kita dihubungkan dengan laut dan wilayah laut lebih besar, dan dalam mengeksploitasi hasil laut kita tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara tradisional, harus sesui dengan perkembangan zaman,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengungkapkan, sektor kemaritiman seharusnya menjadi tulang punggung karena jumlah nelayan yang cukup besar di Batam.

“Sektor kemaritiman, sektor nelayan seharusnya menjadi andalan dan tulang punggung di daerah sini, karena jumlah rumah tangga nelayan kurang lebih ada 14000-an, jika itu di kali 3 atau 4 anggota dari setiap rumah tangga, berarti kurang lebih ada 60000 orang yang menggantungkan hidupnya dari laut. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita (pemerintah), dan tentunya kita berbahagia sekali ketika DPR-RI juga peduli terhadap persoalan nelayan,” jelasnya.

Amsakar juga mengatakan, setiap persolan yang sudah di usulkan nelayan dapat segera diuruskan sesui arahan DPR-RI, dan diharapkan akan ada kebijakan di APBN-P untuk mengcover apa yang telah diusulkan.

Adapun usulan nelayan antara lain adalah, perlindungan terhapat terhadap aktifitas nelayan baik berupa asuransi dan perizinan wilayah tangkap, pengadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengadaan terumbuh karang, pemberian izin kapan nelayan 10 GT (Gross-Tonnage), keikutsertaan nelayan dalam rapat Amdal dan kibijakan pemerintah untuk nelayan yang berkaitan dengan reklamasi.

 
Penulis : Tatang Hidayat

Editor   : Rudiarjo Pangribuan