Pelajari Tata Kelola Limbah, DPRD Provinsi DKI Jakarta Sambangi BP Batam

BATAM – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) pada Rabu (5/4/2023). Kunjungan ini ditujukan untuk mengetahui lebih lanjut tata kelola limbah di Kota Batam.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ismail memimpin rombongan sebanyak 17 orang, dan disambut langsung oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait dan GM Pengelolaan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana di Marketing Center BP Batam.

Dalam kesempatan pertama, secara gamblang Ismail menyampaikan kondisi tata kelola limbah di Provinsi DKI Jakarta yang memasuki fase pembenahan, pasca disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Pengelolaan Air Limbah (PAL) adalah salah satu sektor yang digesa pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimalisasi pembangunan jaringan maupun instalasinya.

Selain itu, dengan adanya rencana pembangunan utilitas bawah tanah, Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan proses pembangunan baik di atas permukaan maupun di bawah tanah dapat terlaksana dengan baik.

Ismail juga menambahkan, selama 2 tahun terakhir pengelolaan limbah B3 Provinsi DKI Jakarta ditangani oleh swasta. Untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk mengambil alih dan memperlajari konsep pengelolaan lingkungan di Batam.

“Kami memilih Batam karena kami yakin Batam memiliki kemampuan lebih dalam pengelolaan limbah, mengingat banyaknya kawasan industri yang menghasilkan limbah B3. Kami juga menilai pengelolaan limbah Batam sudah sangat optimal,” ujar Ismail.

“Dan dari pemaparan BP Batam, kami tertarik untuk mengesksplor lebih lanjut dari aspek ekonominya, dan harapannya kami bisa mensinergikan dan akselerasi pembangunan yang sama,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan menyampaikan apresiasinya terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta.