Pemkab Lingga Raih WTP Kedelapan Kali Berturut-Turut, Ini Kata Ketua DPRD Lingga

LINGGA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepulauan Riau.

Ini adalah kali kedelapan secara berturut-turut Pemkab Lingga meraih penghargaan bergengsi tersebut.

Ketua DPRD Lingga, Maya Sari, memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian tersebut. Menurutnya, hasil ini menunjukkan bahwa Pemkab Lingga telah berhasil menjalankan pemerintahan dengan penuh transparansi, akuntabilitas, dan integritas, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Pencapaian ini tentu sangat membanggakan. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola yang baik. Semoga kedepannya, prestasi ini tidak hanya dipertahankan tetapi bisa terus ditingkatkan,” ujar Maya Sari saat dihubungi pada Sabtu (24/05/2025).

Lebih lanjut, Maya menekankan bahwa raihan opini WTP bukan sekadar simbol keberhasilan administratif, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kerja dari aparatur pemerintah daerah. Ia pun mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola anggaran, agar tidak ada masalah yang menghalangi pembangunan daerah di masa depan.

“Opini WTP ini adalah bukti nyata adanya transparansi dan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran. Ini juga menjadi indikator meningkatnya kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah,” tambah Maya.

Harapannya, pencapaian ini dapat menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Semoga opini WTP ini bukan hanya prestasi seremonial, tetapi juga menjadi komitmen kita semua dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, opini WTP adalah penilaian tertinggi yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Opini ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, bebas dari kesalahan material, dan mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien serta efektif./r