Pengusaha Minyak Batam Keluhkan Kebijakan B20

BATAM – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Badan Usaha-Pemegang Izin Usaha Niaga Umum(BU-PIUNU) Kota Batam mengeluhkan kebijakan B20 dari pemerintah pusat.

 

Keluhan mereka ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Komisi I DPRD Batam, Kamis(17/3/2016) siang.

 

“Kami berharap Komisi I DPRD Batam bisa membantu menyuarakan aspirasi kami kepada pemerintah agar mengkaji kembali kebijakan B20, karena berdampak buruk bagi kami terlebih lagi bagi masyarakat,” ujar Wakil Ketua Asosiasi BU-PIUNU Batam Sudarno.

 

Dia mengatakan bahwa kebijakan solar B 20 berdampak bagi perekonomian masyarakat yang ada.

 

“Situasi saat ini sudah sangat memprihatinkan karena kebijakan ini yang menyebabkan adanya perbedaan harga hingga Rp 800 per liter. Kami juga ingin menjadi pengusaha yang baik, tapi efek dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat juga harus dilihat,” ucapnya.

 

Meskipun yang kena kebijakan itu adalah pelaku usaha, dia menjelaskan bahwa masyarakat juga menjadi terbebani karena harga solar menjadi lebih mahal.

 

“Seharusnya masyarakat bisa menikmati minyak murah saat ini, tapi karena adanya kebijakan tersebut masyarakat menjadi terbebani,” jelasnya.

Setelah mendengarkan aspirasi dari para pengusaha tersebut, Wakil Ketua Komisi I, Eki Kurniawan berjanji akan menyampaikan hasil RDP tersebut kepada pimpinan DPRD Batam.

 

“Keluhan dari asosiasi kami sudah rekam dan catat, selanjutnya kita buat notulen rapat. Notulen rapat ini kemudian akan disampaikan ke pimpinan DPRD Batam untuk menjadi suatu rekomendasi,” kata Eki.

 

“Mudah-mudahan secepatnya kita bisa rekomendasikan ini ke pihak Pemerintah,”pungkasnya.

 

(red/Jef)