Penjualan Ginjal Antarnegara Warnai Kejahatan Perdagangan Orang

JAKARTA – Pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) membawa polisi masuk ke modus perdagangan organ tubuh. Sindikat mengirim sejumlah warga Indonesia ke luar negeri untuk diambil ginjalnya.

Pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) membawa polisi masuk ke modus perdagangan organ tubuh. Sindikat mengirim sejumlah warga Indonesia ke luar negeri untuk diambil ginjalnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud MD memaparkan modus itu dalam keterangan resmi di kantornya pada Selasa (4/7). Saat ini, polisi tengah mengembangkan kasus yang diawali tindak penggerebekan TPPO di Bekasi, Jawa Barat.

“Orang dikirim ke luar negeri, ginjalnya dijual, ditampung di berbagai rumah sakit dan tidak mendapat perawatan yang memadai juga,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, ada 14 orang masih tertahan di sebuah rumah sakit di satu negara karena menjual ginjal.

“Waktu berangkat dari sini, bilang mau bekerja di restoran, di mana. Di sana kontrak jual ginjal,” ujarnya tanpa mengungkap nama rumah sakit maupun negara di mana diduga korban TPPO itu berada.

Kepolisian RI dalam pernyataan resmi sebelumnya menyatakan, sebuah tim gabungan dari Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya dan Kepolisian Metro Bekasi, telah membongkar kasus TPPO di kabupaten Bekasi. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Bekasi, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Benediktus Twedi Aditya Bennyahdi mengatakan, pelaku diduga menampung sejumlah orang untuk dijual ginjalnya.

“Penanganannya dipimpin oleh Polda, dari Polres Bekasi back-up dan masih dilakukan pendalaman sampai saat ini,” ujarnya dalam rilis resmi kepolisian yang dipublikasikan 20 Juni 2023 lalu.

Aparat kepolisian menyelamatkan para korban ini yang ditampung di sebuah lokasi di Perum Vila Mutiara Gading, Bekasi, pada Senin (19/6). Para korban, kata polisi, kemungkinan akan dibawa ke luar negeri untuk proses pengambilan ginjal .

Hadir memberikan keterangan bersama Menkopolhukam, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim), Mabes Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri. Dia menyebutkan, kasus di Bekasi masih terus dikembangkan sampai saat ini.

“Kami meningkatkan juga kerjasama dengan penegak hukum di luar negeri, diantaranya dengan polisi Malaysia, dan juga mungkin nanti dari Dirpidum (direktur penindakan umum) juga akan bekerja sama dengan Polisi Myanmar, kaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, masalah penjual organ tubuh,” kata Asep.

Penangkapan Terus Terjadi

Satu bulan setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Kepolisian RI sebagai Ketua Harian Satgas TPPO, upaya menekan operasional sindikat terus berjalan. Hingga 3 Juli 2023, Satgas TPPO Polri dibantu Satgas TPPO di setiap Polda telah menetapkan 698 orang sebagai tersangka, dan menyelamatkan 1.943 korban di seluruh Indonesia.

“Mungkin masih banyak yang belum bisa diselamatkan. Tapi ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Satu bulan menyelamatkan sekian. Yang sebulan terakhir sudah sangat produktif,” kata Mahfud terkait upaya polisi.

Menurut data kepolisian, jenis-jenis kejahatan terkait TPPO cukup beragam, seperti online scammer (penipuan daring), perjudian, prostitusi, anak buah kapal, hingga pekerja rumah tangga. Mereka, kata Mahfud, bekerja di berbagai tempat, tetapi tidak digaji dan tidak boleh pulang karena terikat kontrak.

Sekitar 65,5 persen dari korban menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI); 25,5 persen menjadi pekerja seks komersial; 6,6 persen untuk eksploitasi anak; dan 1,4 persen bekerja sebagai anak buah kapal.

Sebagai gambaran, Wakabareskrim Irjen Pol Asep Edi Suheri menceritakan sebuah operasi penangkapan yang mereka lakukan di Pelabuhan Nunukan. Di kapal-kapal yang akan berangkat, polisi berhasil mengamankan sekitar 600 penumpang yang datang dari berbagai daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Operasi ini berhasil menyelamatkan ratusan orang yang berpotensi menjadi korban TPPO.

“Ada korban sebanyak 233 orang yang berhasil terselamatkan,” ujar Asep.

Oknum BP2MI Diduga Terlibat

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan temuan menarik, ketika memberikan keterangan resmi pada Selasa (4/7).

“Kita baru menerima berbagai data yang dikirim oleh rekan-rekan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), diduga kuat satu orang BP2MI. Tentu masih kita rahasiakan namanya, di mana terlibat menerima aliran dana dari sindikat penempatan ilegal,” kata Benny.
ASD, salah satu tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) WNI ke Myanmar digiring Petugas Bareskrim Polri menuju konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, 16 Mei 2023.

BP2MI memang telah menggandeng PPATK untuk menyelidiki aliran dana dari sindikat perdagangan orang. BP2MI menyerahkan sejumlah nama untuk dirunut aliran keuangannya karena diduga terkait dengan kejahatan TPPO. Belakangan diketahui, justru ada orang BP2MI sendiri yang masuk dalam daftar menerima uang haram ini.

“Besok kita lakukan pemanggilan, kita lakukan pemeriksaan secara intensif, dan saya yakin sanksi berat termasuk pemecatan akan kita lakukan kepada yang bersangkutan. Kita serius dan kita tidak main-main dalam hal ini,” janji Benny.

Benny juga memaparkan, pengiriman PMI legal ke luar negeri saat ini sudah menunjukkan tren positif. Pada semester pertama tahun ini, ada 137.038 PMI yang sudah diberangkatkan ke berbagai negara.

Jika tren ini berlanjut, penempatan PMI di luar negeri tahun ini akan menyentuh angka normal sebelum pandemi COVID-19, yaitu 270.000, kata Benny.

Selama pandemi, jumlah PMI legal yang berangkat turun menjadi 72.624 orang pada 2021, dari 113.436 pada 2020. Namun, jumlah PMI yang berangkat melonjak kembali menjadi 200.761 pada 2022.

Janjikan Upaya Menyeluruh

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan bahwa pemerintah tidak hanya mengambil langkah hukum, tetapi juga mendampingi para korban. Masalah yang melingkupi PMI, bukan hanya terkait TPPO, tetapi juga masalah sosial dalam skala besar. Seluruh kementerian terkait, khususnya Kementerian Sosial, terlibat dalam upaya ini.

“Yang dilakukan selama ini memang pada aspek pencegahan, terutama mendata di mana saja yang menjadi sumber dari korban perdagangan orang ini, dan disitu kemudian kita lakukan intervensi, pencegahan,” kata Muhadjir.

Dia juga menyebut, persoalan PMI terutama terkait dengan kemiskinan, dan karena itulah berbagai program bantuan sosial diberikan.

Muhadjir mengakui, karena tidak fokus dalam tindak TPPO, sepanjang 2022 lalu pemerintah hanya mencatat kasus perdagangan orang dengan 173 korban. Padahal, dalam satu bulan kali ini saja, polisi ternyata mampu menangkap lebih 600 pelaku dan hampir dua ribu korban.

“Ini artinya apa? Sebenarnya kasus perdagangan orang ini adalah fenomena gunung es dan terbukti dalam satu bulan sudah sekian ribu terungkap,” ujarnya./VOA