BATAM – Puluhan warga Kampung Agas, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam untuk mempertanyakan legalitas penggusuran yang dilakukan tim terpadu, Selasa (16/1/2017) lalu.
Kedatangan warga ini diterima Ketua Komisi I DPRD Nyanyang Haris Pratamura bersama Harmidi, Cak Nono, Lik Khai dan Tumbur Sihaloho, dan dihadiri puluhan warga Kampung Agas beserta tokoh masyarakat, BP Batam, Ketua Tim Terpadu, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Camat Lubuk Baja dan Lurah Tanjung Uma.
Sekretaris LSM Lintas Anak Negeri, Zulkifli selaku juru bicara warga mengungkapkan bahwa saat ini ada 280 warga yang menggugat PT Wiranata Tamtama di PTUN Tanjung Pinang, Sekupang atas lahan tersebut.
“Namun kenapa ada penggusuran saat gugatan masih berjalan? dan atas dasar apa penggusuran itu dilakukan? Lalu seperti yang disampaikan pak Syuzairi telah ada kesepakatan dengan warga, warga yang mana yang sepakat?,” Kata Zul
Kata dia, pada masa Gubernur Sani dan Wali Kota Ahmad Dahlan telah ada tanda tangan dari Gubernur yang menyatakan tidak boleh lagi ada PL yang terbit.
“Namun pada kenyataannya berbeda, jadi ini ada apa? Dan kalaupun memang PL sudah keluar, tapi kenapa belum menyelesaikan dengan warga?” ujarnya lagi.
Wawan, perwakilan BP Batam membenarkan terbitnya PL tersebut dan dikeluarkan oleh BP Batam.
“PL ada diterbitkan pada bulan Februari 2016, namun terkait yang disampaikan pak Zulkifli, saya laporan ke pimpinan dulu karena secara data saya tidak tahu,” jelasnya.
Sementara itu, Camat Lubuk Baja mengaku bahwa pihaknya tidak menerima tembusan SP 3 itu.
“Saya tahunya itu dari pak Zulkifli,” bebernya.
Ketua Komisi I, Nyanyang meminta kepada Camat, Lurah dan unsur Muspida lainnya agar dapat memberikan tempat tinggal yang layak kepada warga pasca penggusuran sebelum ada tempat tinggal menetap.
“Saya minta jawaban dari Pemko, siapakah yang menyewa dan tinggal disini untuk diberikan tenda sementara dan itu harus segera, karena saat ini mereka tidak punya tempat tinggal lagi,” tegasnya
Nyanyang juga mengatakan bahwa pada sebelumnya telah dilakukan RDP, dan dalam RDP tersebut ada solusi bahwa PT Wiranata Tamtama bersedia memberikan 3 pilihan yakni menyiapkan Kavling, uang sagu hati dan rumah siap huni dengan harga terjangkau.
“Memang sudah ada yang menerima dan memilih apa yang ditawarkan PT Tamtama, Namun bagi warga yang digusur dan belum memilih, apa solusinya?” kata Nyanyang.
Jefry Hutauruk
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmen penuh untuk mendukung penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Provinsi…
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat tingginya antusiasme masyarakat dalam merencanakan…
Dalam industri finansial yang terus berkembang, perubahan bukan hanya soal inovasi teknologi, tetapi juga tentang…
Jakarta, 4 Februari 2026. - Lonjakan kelebihan kapasitas baja dunia dan derasnya arus impor ke…
Atlet tenis meja muda Indonesia dari ONIC Sport, Muhammad Naufal Junindra, berhasil meraih peringkat ketiga…
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengakselerasi pemulihan infrastruktur sumber daya air (SDA) pascabencana hidrometeorologi di…
This website uses cookies.