Richard Pasaribu juga menyampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengusul revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar memasukkan asas Restorative Justice dan diversi (penal mediation) dalam penyelesaian dugaan tindak pidana ITE. Sebab, pidana adalah ultimum remedium, upaya akhir yang harus dilakukan apabila tidak ditemukan jalan keluar penyelesaian perkara antara pelaku dan korban.
“Seharusnya mekanisme Restorative Justice dan diversi dimasukkan dalam revisi UU ITE agar penyelesaian perkara dugaan tindak pidana ITE dimungkinkan diselesaikan antara pelaku dan korban,” terang Richard.
Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo menanggapi bahwa Pemerintah sedang mengupayakan agar asas Restorative Justice dan diversi (penal mediation) ada di dalam revisi UU ITE yang sedang diajukan ke DPR. Kemudian dia melanjutkan bahwa Kemkominfo sangat responsif dalam melakukan penegakan hukum terkait isu hoaks di sosial media.
“Kita menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial. Salah satu cara dengan tidak menyebarkan informasi yang sumbernya tak jelas. Terkait jaringan kelompok penyebar ujaran kebencian, kita pasti tindak dan bawa ke ranah hukum, namun selalu saja muncul,” unkap Semuel.
Sementara Deputi I Bidang Identifikasi Dan Deteksi BSSN Irjen Pol. Dono Indarto mengatakan sangat serius dalam memantau perkembangan game online Higgs Domino yang dalam prakteknya sebagai judi online.
Leave a Reply
Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.
