Sejumlah Jajaran Direksi Garuda akan Dicopot jika Terlibat Penyelundupan Harley

JAKARTA-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan merombak total jajaran direksi PT Garuda Indonesia usai kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda lipat mewah Brompton di pesawat Airbus A330-900 Neo.

Tak hanya mencopot Ari Askhara dari kursi direktur utama, sejumlah direksi maskapai pelat merah itu akan diganti jika memang ikut terlibat.

“Kalau memang kotor ya kita bongkar, lah. Ini kan amanah,” ujar Erick Thohir, usai peresmian Jalan Tol Kunciran-Serpong di Tangerang Selatan, Jumat (6/12/2019).

“Pak Presiden sudah buat statement yang cukup terbuka bahwa bongkar total manajemen BUMN selama itu tidak benar,” kata Erick.

Erick menduga masalah penyelundupan yang dilakukan Ari Askhara melibatkan direksi lain.

Indikasinya terlihat dari keikutsertaan empat direksi dalam penerbangan pesawat Garuda Indonesia yang baru dipesan dari pabrik Airbus di Perancis itu.

Erick kecewa karena apa yang dilakukan Ari Askhara tampak seperti tindakan penyelundupan yang terencana dan sistematis.

“Karena yang sedih ini dilakukan sistemik. Dalam arti dirutnya ada kerja sama ini itu terus, bukan individu,” kata Erick.

“Bahkan pesawat saja dipakai yang notabene masih uang negara (fasilitas negara). Masuk ke hanggar, ya itu kan sudah skenario,” ujarnya.

Erick mengaku akan melakukan pertemuan dengan para komisaris PT Garuda Indonesia untuk menyelidiki oknum lain yang terlibat.

Dia memastikan tidak akan ragu-ragu merombak manajemen atau jajaran direksi PT Garuda Indonesia jika memang ditemukan indikasi melanggar tata kelola perusahaan yang baik.

“Tidak masalah kalau ganti total, kalau memang iktikad tidak baik, ya ganti total,” ujar Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 lalu ini.

Namun, Erick memastikan akan mengikuti prosedur yang berlaku pada perusahaan terbuka dalam melakukan pendalaman kasus ini.

“Prosesnya karena (perusahaan) terbuka harus seperti itu. Saya tidak mau juga ada pesan yang salah yakni seakan-akan pemerintah mengintervensi atau masuk di segi korporasi, apalagi (perusahaan) yang terbuka,” ujarnya.

Sumber: Kompas.com